Soal PSBB Total, Ini 4 Saran dari Orang Terkaya Indonesia ke Presiden Jokowi

Naviri Magazine - Budi Hartono, pemilik Grup Djarum yang juga orang terkaya di Indonesia diketahui telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di dalam surat itu, ia menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan kembali Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Adalah Peter F Gontha, mantan Duta Besar RI untuk Polandia, yang mengunggah surat tersebut ke dalam media sosial Instagramnya pada hari ini. "Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono.

Tak kurang dari 6 slide surat Budi Hartono ditampilkan dalam postingan yang belakangan berkembang viral itu. Lewat surat itu pula pemilik BCA ini menilai keputusan PSBB tidak tepat karena tak akan efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

Budi Hartono juga mengusulkan empat langkah perbaikan, yakni:

1. Penegakan aturan dan memberikan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepada daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," kata Budi.

2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber-AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

4. Perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir.

"Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain," seperti dikutip dari surat Budi Hartono tersebut.

Postingan Peter Gontha itu lantas berkembang viral. Hingga berita ini ditulis, postingan soal surat Budi Hartono itu telah disukai oleh 3.497 warganet dan menuai 232 komentar.

Sebelumnya Anies Baswedan menyebutkan PSBB kembali diberlakukan karena semakin besarnya kasus positif Covid-19 di di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

Adapun Budi Hartono berpendapat pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta sudah terbukti tak efektif. Hal ini terlihat dari masih terus naiknya tingkat pertumbuhan efektif.

"Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta)," demikian tertulis dalam suratnya.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. Hal ini yang kemudian membuat kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.

Oleh karena itu Budi Hartono menyarankan agar pemerintah Indonesia meniru Singapura yang membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

Budi Hartono juga menyebutkan sejumlah hasil riset beberapa lembaga survei yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat tidak ingin PSBB kembali diberlakukan.

"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19," katanya. Lembaga survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer, menyebutkan lebih dari 80 persen masyarakat tidak menghendaki adanya PSBB kembali.

Bisnis mencoba menghubungi Arman W Hartono, anak dari Budi Hartono yang juga Wakil Direktur Utama BCA, tetapi tidak direspons. Begitu juga Staf Ahli Presiden Jokowi Dini Purwono juga tak membalas pesan singkat untuk meminta konfirmasi perihal surat tersebut.