Pengamat: Bagi PDIP, Apapun yang Dilakukan Anies Selalu Salah

Naviri Magazine - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap kritik PDIP terhadap kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan bukan hal aneh. Menurutnya kebijakan apa pun yang dikeluarkan Anies selalu salah bagi PDIP.

"Apa pun tudingannya karena memang posisi PDIP yang sebagai oposisi. Apa pun yang dilakukan Anies kan nggak pernah benar, apa pun yang dilakukan Anies gak pernah betul. Logika oposisi kan gitu. Pokoknya mengkritik apa pun yang dikeluarkan," kata Adi.

Adi menilai sikap PDIP ke Anies sama seperti sikap SBY ketika menjabat sebagai presiden RI selama dua periode. Menurutnya sampai saat ini belum ada politikus PDIP yang secara objektif mengapresiasi kerja Anies.

"Jadi untuk jakarta, PDIP kembali ke khittah seperti jamannya SBY, khittahnya apa? Oposisi. Pokoknya oposisi aja," katanya.

Selain itu, ia juga membandingkan kritik yang dilontarkan PDIP dengan kritik yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kritik yang disampaikan Airlangga dinilai wajar dan proporsional mengingat Airlangga ditunjuk sebagai koordinator untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan sehingga Airlangga dianggap terganggu dengan kebijakan Anies tersebut

"Kalau yang lain tiba-tiba kritik, kritiknya panggung pencitraan, masalahnya adalah emang nggak boleh pencitraan untuk pilpres? Emang salah? Kalau ini dianggap sebagai upaya untuk pencitraan, apa yang salah? Nggak ada," tegasnya.

Sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir kebijakan PSBB total yang dikeluarkan Anies. Hasto mengingatkan kepala daerah yang merupakan kader partai untuk tidak mengambil keputusan tergesa-gesa untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Kepala daerah dari PDI Perjuangan, kata dia, wajib mengedepankan kepentingan rakyat dan ambil keputusan secara bijak, solutif, dan mudah dijalankan secara masif.

"Dalam situasi pandemi seperti ini seluruh kader partai, khususnya kepala daerah dilarang membuat keputusan tanpa pertimbangan matang. Tidak boleh grusa-grusu, atau asal ambil keputusan, terlebih hanya untuk pencitraan, atau demi kesan ketegasan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta.