Sri Mulyani Gelontorkan Rp 5,23 Triliun untuk Anggaran Pilkada 2020

Naviri Magazine - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyuntik dana dalam APBN 2020 untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang. Padahal biasanya, Pilkada sepenuhnya didanai dari APBD masing-masing daerah. 

Sebelum ada COVID-19, Sri Mulyani menyebut anggaran Pilkada 2020 adalah sebesar Rp 15,23 triliun menggunakan APBD. Namun anggarannya bertambah Rp 5,23 triliun atau menjadi Rp 20,46 triliun karena ada anggaran untuk protokol kesehatan.

“Tadinya sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun yang didanai APBD. Dengan adanya protokol kesehatan anggarannya jadi Rp 20,46 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa. 

Dia melanjutkan, anggaran dari APBN sudah dicairkan Rp 941,4 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahap I. Kemudian di tahap II ada Rp 2,84 triliun sedang dalam proses, dan sisanya yang masih menunggu proses pencairannya.

Sementara anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah Rp 3,93 triliun, yang berasal dari Rp 3,46 triliun dana APBD dan Rp 474,9 miliar dari APBN. Anggaran dari APBN sudah dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp 157,4 miliar untuk tahap I dan Rp 237,4 miliar untuk tahap III.

Selain itu, ada juga anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,52 triliun. Sri Mulyani menambahkan, anggaran ini sudah dialokasikan sepenuhnya oleh APBD sesuai dengan penganggaran tersebut.

"Sebagian (anggaran) Pilkada memang berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100 persen, masih ada beberapa yang belum 100 persen. Itu nanti akan kita track terus," pungkasnya.