Pemerintah Tinggal Punya 3 Bulan untuk Habiskan Dana Corona Rp 695 Triliun

Naviri Magazine - Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati menyebut pemerintah hanya punya waktu sekitar 3 bulan lagi untuk bisa merealisasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi virus corona. Sisa waktu yang dimiliki hanya Oktober, November, dan Desember 2020.

"Sekarang sudah September 2020, tinggal 1,5 hari sudah besok. Kemudian sisa waktu Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan 1,5 hari," ujar Sumiyati dalam Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual.

Sumiyati mengakui itu bukan pekerjaan mudah. Terlebih bila melihat realisasi penggunaan anggaran penanganan pandemi virus corona yang per 23 September lalu baru mencapai 38,6 persen.

Jika dirinci, dana corona yang terealisasi di sektor kesehatan sebesar Rp20,72 triliun dari target Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp136,41 triliun dari target Rp203,91 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp23,75 triliun dari target Rp106,07 triliun, dan insentif usaha Rp27,61 triliun dari target Rp120,61 triliun.

Kemudian, dukungan UMKM Rp59,81 triliun dari target Rp123,47 triliun. Sementara, bantuan pembiayaan korporasi belum terealisasi satu rupiah pun dari target Rp53,57 triliun.

"Kami masih harus selesaikan anggaran untuk program ini kurang lebih 61 persen," imbuh Sumiyati.

Selain sisa anggaran yang masih banyak, Sumiyati menyatakan ada beberapa tantangan dalam merealisasikan anggaran penanganan pandemi virus corona, yakni sumber daya yang terbatas, regulasi belum lengkap, serta data dan sistem informasi belum sepenuhnya dapat diandalkan.

"Tantangan ada yang belum siap jadi perlu adaptasi. Kemudian juga butuh persiapan program peraturan, kemudian eksekusi bersama," kata Sumiyati.

Melihat tantangan yang ada, Sumiyati menyatakan terdapat beberapa upaya yang harus diperbaiki agar anggaran penanganan pandemi virus corona segera terealisasi 100 persen. Sejumlah upaya yang dimaksud adalah percepatan penyerapan setiap bulannya, realokasi sumber daya untuk pelaksanaan pemulihan ekonomi, menyederhanakan regulasi, dan perbaikan data.