UU Omnibus Law Disebut Bisa Batalkan Rencana Anies Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

Naviri Magazine - Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja masih belum berakhir hingga saat ini. Selain penolakan dan dukungan dari berbagai pihak, banyak pula analisa yang dilakukan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Pengamat Politik Marwan Batubara juga mengungkap dampak lain dari Omnibus Law terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis daerahnya, misalnya reklamasi di teluk Jakarta.

Ia berpendapat bahwa melalui Omnibus Law, pemerintah daerah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau menghentikan kegiatan reklamasi di daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

"Gubernur itu tidak punya kesempatan untuk terlibat mengurusi reklamasi dalam UU itu. Keputusan daerah membatalkan reklamasi bisa batal oleh Omnibus Law. Reklamasi bisa dilanjutkan lagi," katanya dalam Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Pergerakan Indonesia.

Selain itu, dengan Omnibus Law, kewenangan daerah dalam urusan pertanahan dan Minerba juga akan dilucuti, sedangkan pemerintah pusat akan berwenang penuh untuk memutuskan kelanjutannya.

"Gubernur tidak bisa ikut lagi karena kewenangannya ditarik ke pusat. Termasuk reklamasi di Bali, Sumatera dan sepanjang pesisir pantai utara pulau Jawa," jelasnya.

Marwan juga mengatakan bahwa pihaknya tidak yakin Omnibus Law dibuat untuk kepentingan investasi dalam negeri.

Hal itu, menurutnya, disebabkan motivasi Omnibus Law adalah semata-mata untuk kepentingan oligarki kekuasaan dan pengusaha.

"Jadi, tujuannya untuk dominasi kekuasaan dan dominasi untuk mendapatkan rente. Kita minta supaya presiden terbitkan Perppu untuk membatalkan seluruh UU itu sampai akhir bulan ini, karena kita tidak mau terjajah dan jadi kuli di negeri sendiri," pungkasnya.