Nelayan Mengeluh Ekspor Benih Lobster Disetop, Reaksi Susi Pudjiastuti Mengejutkan

Naviri Magazine - Buntut ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo oleh KPK, kini ekspor benih bening lobster dihentikan sementara.

Hal itu tercantum dalam Surat Edaran yang ditandatangani Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," tulis keterangan tersebut.

Kebijakan penghentian sementara itu bertujuan memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL).

Penghentian ekspor benih lobster ini membuat nelayan menjerit dan mengadu kepada eks menteri, Susi Pudjiastuti.

"Nelayan puger akibat menteri ditangkap KPK stop kerja benur jadi pengangguran apakah ada solusi buat nelayan untuk bekerja yang lain?" tanya akun @agus10set.

Susi Pudjiastuti pun meminta nelayan agar menyikapi hal ini dengan lebih kreatif, karena isi laut berlimpah ruah.

"Pake akal .. isi laut bukan cuma bibit lobster," balas @susipudjiastuti.

Netizen tersebut lalu membalas bahwa harga ikan sedang turun drastis gara-gara pandemi, dan juga musim ikan yang bernilai ekonomis tinggi, sudah lewat.

"Nelayan punya akal Bu, sekrang ikan lain apa layur sudah habis musim tinggal ikan tembang, gurita harga jatuh tidak nutup biaya opersional ke laut akibat pademi semua harga ikan turun drastis," lanjutnya.

Tidak hanya nelayan, pengusaha lobster juga mengeluh karena izin ekspor benih lobster dicabut sementara.

Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ekspor benih bening Lobster mengalami kerugian karena keputusan tersebut.

Salah satu perusahaan yang terkena dampaknya ialah PT. Teladan Cipta Samudra. Direktur Utama PT Teladan Cipta Samudra Raditya Nursasongko mengatakan kerugian tersebut tak hanya dirasakan perusahaan, tapi juga seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan.

"Seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan kami juga mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberhentian sepihak ini," kata Raditya dalam pernyataan tertulis.

Raditya juga menyebutkan tidak adil bagi perusahaan yang taat akan semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kemudian diperlakukan secara demikian.