Nelayan Tak Setuju Susi Pudjiastuti Kembali jadi Menteri KKP, Ini Alasannya

Naviri Magazine - Pasca ditetapkan tersangka dan ditahan KPK, Edhy Prabowo mengundurkan diri, baik sebagai Menteri KKP maupun Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra.

Posisi Edhy Prabowo sebagai menteri KKP saat ini sedang diisi sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Sejumlah nama lantas mencuat dan disebut-sebut akan mengisi posisi Edhy Prabowo, salah satunya mantan menteri KP sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti.

Namun, Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT), Kajidin mengaku kurang setuju jika Susi kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab, Kajidin menilai Susi kurang bisa membaur dengan nelayan.

“Secara pribadi maupun secara pribadi saya agak kurang cocok karena memang ada sisi bagusnya tapi beliau kurang bisa diajak komunikasi dan menerima aspirasi. Yang ada adalah keputusan yang beliau terapkan itu berdasarkan cara berpikir sendiri tidak pernah menerima persoalan-persoalan yang ada,” ujar dia.

Dibanding Susi, Kajidin lebih tertarik untuk mengusulkan Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar untuk menggantikan Edhy Prabowo. Alasannya, Zulficar dinilai lebih bisa membaur dan mendengar nelayan, juga tak jauh berbeda dengan Edhy Prabowo yang dinilainya lebih bisa membaur.

Meski begitu, Kajidin tak memungkiri bahwa Susi merupakan orang yang cerdas dan tegas. Hanya saja ia menyayangkan sikap Susi yang dinilainya cuek.

“Ada acara, pas kita ajak ngobrol langsung pergi. Nggak mau komunikasi. Sedangkan kemampuan manusia ada batasnya. Memang positifnya oke beliau tegas dalam konteks kapal asing, tapi kurang komunikasi. Sehingga banyak hal-hal yang kurang masuk,” keluhnya.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto tak terlalu ambil pusing soal siapa yang akan menggantikan Edhy Prabowo. Baik dari partai maupun profesional.

“Kalau bisa yang punya komitmen kuat untuk membesarkan perikanan indonesia, kerja ikhlas, kerja tuntas, eksekusi cepat di lapangan. Program-program budidaya yang diharapkan Presiden tuntas dan jaga hubungan dengan nelayan atau stakeholder baik,” beber dia.

“Dari partai dan profesional, monggo,” sambung dia.