Terkait Polemik KPK, Ruhut PDIP: Tolong Jangan Libatkan Presiden Jokowi!

Naviri Magazine - Politikus PDIP Ruhut Sitompul mengingatkan semua pihak agar tak menyeret Presiden Joko Widodo ke dalam polemik KPK.

Diketahui, sebanyak 51 pegawai KPK akan diberhentikan. Puluhan pegawai itu merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status ASN.

“Tolong jangan libatkan Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo ke polemik KPK,” tegasnya di akun Twitter @ruhutsitompul.

Mantan kader Partai Demokrat itu menilai Jokowi tak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan KPK. Oleh karena itu, Ruhut mengajak siapa saja untuk menghormati keputusan KPK terkait pegawainya.

“Beliau (Jokowi) sangat menghormati Profesionalisme dan mari Kita hormati apa yang diputuskan KPK dengan melihat keputusan yang diambil secara paripurna oleh yang memiliki kewenangan,” tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan KPK harus punya kualitas sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen dalam memberantas korupsi. Namun, dia mengingatkan agar TWK tidak dijadikan dasar untuk memecat pegawai KPK.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu maupun institusi KPK,” kata Jokowi.

“Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” tegasnya.