Negara-negara yang Digerogoti Korupsi, dan Akar Penyebabnya

Naviri Magazine - Sebenarnya, tidak ada negara yang kebal dari korupsi. Hanya kadar korupsinya yang berbeda di masing-masing negara. Transparency International mengeluarkan Corruption Perception Index yang mendata tingkat korupsi pada negara-negara di penjuru dunia. Ada beberapa hal yang dicatat Transparency International melalui laporannya. 

Pertama, faktor yang menyebabkan negara memiliki indeks korupsi rendah ialah buruknya institusi publik macam polisi dan pengadilan, masifnya penyuapan, pemerasan, sampai penyalahgunaan anggaran oleh pejabat pemerintah.

Kondisi demikian dapat menyebabkan korupsi tumbuh subur, sistemik, melanggar HAM, hingga menghambat pembangunan berkelanjutan. Contoh nyata bisa dilihat di kasus korupsi Petrobas, perusahaan minyak nasional asal Brazil.

Kedua, negara dengan indeks korupsi tinggi (dalam artian tingkat korupsinya rendah) cenderung memiliki kebebasan pers, keleluasaan akses terhadap informasi, standar integritas yang kuat, dan sistem peradilan independen. Ketiga, korupsi dan ketidaksetaraan berandil dalam berkembangnya populisme.

Sepuluh besar negara dengan indeks korupsi tinggi mayoritas diduduki negara dari Eropa seperti Denmark, Swedia, Swiss, Norwegia, Belanda, dan Jerman. Tetangga Indonesia, Singapura, menjadi satu-satunya wakil Asia yang masuk ke dalam kategori tersebut. Sedangkan pada sepuluh besar terbawah, tujuh di antaranya adalah negara-negara Afrika seperti Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Yaman, Sudan, Libya, dan Guinea-Bissau. 

Dari sini lantas muncul pertanyaan: benarkah Afrika bisa dikatakan wilayah paling korup? Dan apabila betul, mengapa korupsi bergerak begitu masif di Afrika?

Pimpinan Transparency International Jose Ugaz mengatakan: “Korupsi [telah] menciptakan dan meningkatkan kemiskinan di samping melahirkan pengucilan. Di saat para pemegang kekuatan politik menikmati kehidupan yang mewah, jutaan orang Afrika menghadapi kekurangan kebutuhan dasar: makanan, minuman, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta akses air bersih maupun sanitasi.”

Ucapan Ugaz bukannya tanpa dasar. Korupsi telah menyebabkan sekitar $50 miliar raib tiap tahunnya di Afrika. Sebagian besar kasus korupsi di Afrika merupakan penyuapan. Di Ghana, misalnya, korupsi terjadi dalam bentuk “penjarahan saham.” Politisi, pejabat publik, serta pelaku bisnis saling berkolusi untuk memperoleh keuntungan dari perjanjian kontrak usaha antara pemerintah dan swasta. 

Lalu di Nigeria, para pejabat disuap oleh kontraktor asing dari Inggris dan Italia sebesar $1,1 miliar agar bersedia melepas akses ke ladang minyak yang disinyalir bernilai $500 miliar. Perusahaan ban Amerika, Goodyear, bahkan menyuap pejabat Kenya dan Angola sekitar $3,2 juta untuk memenangkan kontrak.

Data dari Bank Dunia menjelaskan, 71 persen perusahaan di Sierra Leone, 66,2 persen perusahaan di Tanzania, 64 persen perusahaan di Angola, 75,2 persen perusahaan di Kongo, dan 63 persen perusahaan di Mali, berharap dapat memberikan “hadiah” agar memperoleh kontrak dari pemerintah.

Suap nyatanya tidak sebatas dilakukan para elit pemerintah melainkan juga oleh masyarakat di Afrika. Hasil survei memperlihatkan satu dari lima orang Afrika dinyatakan membayar suap untuk mendapatkan dokumen resmi maupun akses terhadap kesehatan. Survei tersebut dilakukan dengan 43.000 koresponden di 28 negara Afrika.

“Ini [suap] terjadi mungkin karena orang miskin merasa tidak berdaya untuk melawan pejabat korup,” ujar koordinator penelitian dan survei Transparency International, Coralie Pring. “Ketika menghubungi polisi, lebih dari seperempat orang mengatakan pada kami bahwa mereka perlu menyuap untuk mendapatkan bantuan atau menghindari masalah.”

Stephanie Hanson dari Council Foreign Relations menjelaskan ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk memutus mata rantai korupsi di Afrika, di antaranya menciptakan badan anti-korupsi. Sejauh ini hanya dua negara saja dengan keberadaan badan pengawas korupsi yang dianggap efektif yakni Namibia dan Malawi.

Selanjutnya, memperkuat institusi yang ada. Menurut para ahli, institusi pemerintahan di Afrika cenderung memfasilitasi lahirnya korupsi sebab terdapat ketidakseimbangan antara eksekutif, legislatif, serta pengadilan. Yang terakhir, Hanson menyarankan agar negara-negara Afrika mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. 

Bagi sebagian pengamat ekonomi, hadirnya donor asing justru menjadi celah untuk korupsi serta menghancurkan hubungan antara negara dan rakyat, mengingat anggaran ini rawan disalahgunakan karena proses pencairannya tak seketat anggaran belanja pemerintahan.