Sejarah dan Asal Usul Utang Indonesia pada Luar Negeri (Bagian 1)

Naviri Magazine - Utang adalah salah satu masalah atau beban yang saat ini masih dan sedang ditanggung oleh Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia memiliki utang dalam jumlah besar, mencapai ribuan triliun, kepada pihak-pihak luar negeri, dan utang itu tentu saja harus dibayar atau dilunasi. 

Tahun demi tahun, Indonesia memang terus berusaha untuk membayar utang-utang tersebut. Namun, seiring dengan itu, utang-utang yang ada tampaknya tak pernah berkurang.

Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia sampai memiliki utang yang sangat besar pada negara-negara lain. Dari mana sebenarnya asal usul utang tersebut?

Ternyata, utang luar negeri yang saat ini melilit Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak awal kemerdekaan. Utang pertama Indonesia pada pihak luar negeri diawali oleh warisan utang Belanda yang ditinggalkan pada negeri ini, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan.

Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Sukarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia, sebagai awal kemerdekaan negeri ini. Meski begitu, Belanda sangat sulit mengakui kenyataan tersebut. Bahkan, tak lama setelah itu, bekas penjajah itu datang lagi dengan membonceng pasukan Sekutu. Tujuannya, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia.

Setelah melalui masa-masa genting nan berdarah-darah, diwarnai serangkaian perang dan perundingan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).

Namun, pengakuan kedaulatan tidak hanya memberikan kelegaan bagi bangsa Indonesia, tapi juga warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda yang cukup besar. Alhasil, Sukarno dan para pengampu negara harus berjibaku menuntaskan persoalan ini.

Tarik Ulur Utang-Piutang

Urusan utang-piutang sudah menjadi agenda pembahasan serius antara Indonesia dan Belanda beberapa pekan sebelum penyerahan kedaulatan. Rangkaian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag sejak tanggal 23 Agustus 1949 cukup alot membahas persoalan ini.

Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan catatan, Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga penyerahan kedaulatan. Di sisi lain, pihak RI hanya mau menanggung utang hingga Maret 1942, atau berakhirnya era Hindia Belanda seiring kedatangan Jepang.

Kubu RI punya alasan kuat atas penolakan itu. Jika pelunasan utang ditanggung sampai dengan 1949, itu sama artinya Indonesia membiayai sendiri berbagai penyerangan yang dilakukan Belanda terhadap RI selama masa revolusi fisik, termasuk dua kali agresi militer yang memakan banyak korban jiwa dan materi.

Perundingan sempat buntu. Tapi akhirnya, pada 24 Oktober 1949, dibuatlah persetujuan bahwa Republik Indonesia Serikat (RIS)—negara federasi pengganti RI setelah pengakuan kedaulatan—akan mengambil-alih utang Belanda (Iin Nur Insaniwati, Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya 1924-1968.

Prof. Dr. Boediono, dalam Ekonomi Indonesia, menguraikan lebih rinci hasil KMB antara Indonesia dan Belanda di bidang ekonomi, yang dituangkan dalam Kesepakatan Ekonomi Keuangan atau Financial-Economic-Agreement. 

Pertama, perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan untuk mentransfer keuntungannya. 

Kedua, Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS. 

Ketiga, pemerintah Indonesia perlu berkonsultasi atau bahkan meminta persetujuan dari Belanda untuk kebijakan tertentu, misalnya nasionalisasi. 

Dan keempat, Indonesia harus menanggung pembiayaan 17 ribu karyawan eks Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun, serta menampung 26 ribu tentara mantan KNIL.

Namun, sebagai imbalan atas beban yang berat ini, pemerintah Indonesia tidak diwajibkan memberi jaminan apapun kepada Belanda untuk pembayaran utang atau pinjaman yang berjumlah amat besar tersebut.

Baca lanjutannya: Sejarah dan Asal Usul Utang Indonesia pada Luar Negeri (Bagian 2)