Di Masa Lalu, Pemerintah Iran Pernah Melarang Wanita Memakai Jilbab

Naviri Magazine - Iran saat ini dikenal sebagai salah satu negara muslim, yang juga menggunakan aturan Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Salah satu yang terkait hal tersebut adalah kewajiban pemakaian jilbab bagi kaum wanita. 

Di Iran, para wanita harus mengenakan jilbab dan busana tertutup, jika keluar rumah. Ada petugas-petugas yang khusus mengawasi hal tersebut. Jika ada wanita yang keluar rumah tanpa jilbab, petugas akan menangkapnya.

Namun, di masa lalu, pemerintah Iran justru pernah memberlakukan aturan sebaliknya. Yaitu melarang pemakaian jilbab bagi wanita. Peristiwa itu terjadi, ketika Iran dipimpin oleh Reza Shah Pahlavi.

Iran Review, dalam artikel berjudul “The Removing of Hijab in Iran”, memaparkan di era kepemimpinan Reza Shah Pahlavi (1925-1941), perempuan Iran dilarang mengenakan jilbab, apalagi cadar. 

Para sejarawan berpendapat, langkah pertama yang ditempuh Shah untuk menghentikan penggunaan jilbab adalah dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan masyarakat Iran memakai pakaian seragam—dalam hal ini jas serta topi—seperti yang dikenakan orang-orang Eropa. Aturan tersebut dikeluarkan pada akhir 1928.

Selain itu, langkah lain yang ditempuh Shah guna mempromosikan pelepasan jilbab adalah mengadakan Kongres Perempuan Timur di Teheran pada 1932, dengan peserta dari negara yang tidak mewajibkan perempuannya berjilbab, hingga membangun sekolah modern dengan model Eropa. Pada Desember 1935, pemerintah resmi mengesahkan larangan berjilbab. Satu bulan kemudian, peraturan ini diberlakukan di semua provinsi.

Sontak, pemberlakuan itu memantik respons keras dari para ulama semacam Ayatollah Qomi, Ayatollah Sheikh Abdolkarim Haeri, Ayatollah Seyed Younes Ardebili, Ayatollah Seyed Mohammad Taqi Khansari, Ayatollah Hojjat Kouhkamarei, serta Ayatollah Mirza Mohammad Aqazadeh. Namun, Shah tak ambil pusing. Ia langsung membungkam para ulama dengan membuang mereka ke pengasingan.

Dalam “The Personal, the Political, and the Public: Performing Hijab in Iran”, Oli Mohammadi menerangkan agenda utama rezim Pahlavi ialah mengkampanyekan penghapusan jilbab serta menekan semua pihak yang dianggap menentang kebijakan tersebut, termasuk perempuan Iran yang masih tetap memakai jilbab. 

Rezim Pahlavi percaya bahwa melarang penggunaan jilbab dapat membawa Iran “maju secara ekonomi dan sosial”, serta “tidak tertinggal dari modernitas Eropa.”

Revolusi 1979 yang menggulingkan rezim monarki Pahlavi, dan memunculkan Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin Iran selanjutnya, turut mengubah kebijakan jilbab. 

Masih dalam “The Personal, the Political, and the Public: Performing Hijab in Iran,” pemerintahan teokratis Khomeini membuat aturan jilbab wajib ditaati. Artinya, setiap perempuan Iran harus “menutupi sebagian besar tubuh mereka.” Satu-satunya pengecualian adalah “wajah dan tangan.”