Dulu, Presiden Sukarno Menyiapkan Kalimantan sebagai Ibukota RI

Tak lama usai merdeka, dimotori oleh Presiden Sukarno, sebagaimana dipaparkan Andre Vltchek dalam buku berjudul New Capital of Indonesia: Abandoning Destitute Jakarta, Moving to Plundered Borneo (2020), "Indonesia merangkak menjadi pemimpin dunia. Masih miskin, memang, tetapi dipenuhi dengan rasa optimisme dan harapan yang tinggi." 

Suatu keadaan yang sangat indah yang terjadi karena, menolak uluran imperialis, Indonesia mengelola sumber daya miliknya seorang diri dengan "tegas dan tanpa kompromi." Bagi Sukarno, salah satu cara terbaik untuk menjaga negeri yang baru merdeka agar tetap bisa berdikari adalah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke titik sentral Indonesia. 

Titik sentral yang dimaksud adalah wilayah di tengah-tengah hutan hujan Kalimantan, antara sungai Kahayan dan Sabangau, sekitar 200 kilometer dari Banjarmasin. Wilayah ini hanya memiliki satu desa, Pahadut, yang kemudian bertransformasi menjadi Palangkaraya. 

Lokasi yang sangat pas; Indonesia memiliki cukup waktu untuk melakukan serangan balik seandainya diserbu Malaysia, yang waktu itu dipandang sebagai boneka Inggris. Tentu, Palangkaraya pun dipilih karena dapat memudahkan pengelolaan segala penjuru negeri berkat lokasinya. 

Dalam benak Sukarno, seorang insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), ibu kota baru yang hendak didirikan dirancang dengan danau besar nan megah sebagai titik sentral. Dengan dukungan sistem transportasi publik yang terintegrasi, di sekeliling danau akan didirikan pemukiman, universitas, pusat penelitian, perpustakaan, museum, teater, gelanggang olahraga, dan taman bermain. 

Dan, karena Sukarno menginginkan Palangkaraya sebagai kota metropolis selayaknya Moskow alias "Moskow kedua," arsitek, teknisi, serta pekerja asal Uni Soviet diundang untuk membantu pembangunan ibu kota baru republik ini. 

Per 17 Juli 1957, cita-cita Sukarno memindahkan ibu kota tersebut resmi dimulai. Memulai pembangunan satu per satu fasilitas, tulis Vltchek, "dengan gesit dan penuh antusias." Nahas, belum juga semua fasilitas dasar itu berdiri, tragedi menghampiri Indonesia. 

Kala itu, dimulai pada 30 September (1 Oktober) 1965, Jenderal Suharto, dibantu kekuatan Amerika Serikat, berhasil merampas kekuasaan dari Sukarno. Warisan-warisan Sukarno dibabat, termasuk rencana pemindahan ibu kota. Ibu kota baru di republik yang lalu dikuasai Suharto akhirnya menjadi kenangan semata. 

Belakangan, rencana Sukarno kembali muncul. Ibu kota negara direncanakan pindah. Bukan karena Sukarno berkuasa kembali, tentu saja, tetapi karena Jakarta, ibu kota berpenghuni lebih dari 10,5 juta penduduk, perlahan tapi pasti hancur akibat tata kelola yang buruk.