Gara-gara TikTok Shop, Omzet Pedagang Tekstil Anjlok 60 Persen

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat penjualan tekstil, terutama di Tanah Abang, mengalami penurunan omzet yang cukup drastis hingga 60 persen sejak ramai masyarakat belanja di aplikasi online.

Ketua Umum Ikappi, Abdullah Mansuri, mencatat pasar tradisional memiliki 12,5 juta pedagang dengan multiplier effect. Di sisi lain, jutaan UMKM juga penting mendapatkan perlindungan yang sama dari pemerintah.

"Saat ini Ikappi mencatat pedagang pasar tekstil mengalami pergeseran omzet dan tergerus cukup fantastis, tergerusnya 50 hingga 60 persen, khususnya tekstil Tanah Abang, di pasar-pasar lain tekstil yang juga sama," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Abdullah menuturkan, baik itu pedagang pasar maupun UMKM yang terbantu oleh TikTok Shop dan e-commerce lain sama-sama penting diperhatikan nasibnya oleh pemerintah.

"Dua mata sisi yang berbeda ini, dua-duanya penting dan dua-duanya harus mendapatkan perlakuan yang sama, dua-duanya harus memiliki keberpihakan dari pemerintah," tegasnya.

Ikappi menawarkan solusi bagi pemerintah mengatasi dilema nasib pedagang pasar dan e-commerce. Pada prinsipnya, para pedagang melihat pemerintah belum banyak memberikan perlindungan terhadap pedagang dan UMKM.

"Pedagang pasar tradisional tidak terlindungi karena tidak mendapatkan pendampingan dalam memproses modernisasi ini, mereka kalah bersaing dengan pelaku-pelaku TikTok Shop," ungkapnya.

Di sisi lain, kata Abdullah, pelaku usaha di TikTok Shop juga tidak terlindungi karena mereka menjual barang yang barangnya tanpa disortir oleh pemerintah, sehingga kalah saing dengan produk impor, terutama dari China.

"Barang dari Tiongkok harganya lebih murah, tidak mampu bersaing dengan produk lokal. Akses menuju Indonesia juga sangat dipermudah sehingga tidak ada perlindungan sama sekali," lanjut dia.

Abdullah melanjutkan, pedagang tradisional tidak bisa menjual barang dagangannya dengan baik karena mereka bukan penjual di platform online, "Mereka gaptek dan enggak melek, tidak mendapatkan pendampingan," tuturnya.

Dia pun mendesak pemerintah mendampingi dan mengadvokasi para pedagang untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Menurutnya, pemerintah bisa bekerja sama dengan TikTok, sehingga algoritmanya memprioritaskan pelaku UMKM yang menjual produk dalam negeri.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah membatasi produk-produk dari luar negeri, baik itu dari China maupun dari negara lain yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga lokal.

  

"Pemerintah juga harus memperkuat permodalan pedagang dan UMKM kita sehingga mereka bisa bersaing dengan produk dari luar," imbuh Abdullah.

Dia menilai, jika pedagang pasar dan UMKM diberi permodalan, pelatihan, dan pengembangan secara masif, maka harga produknya bisa bersaing dengan produk impor. Namun perbedaannya karena produksi sedikit, maka beban operasional terlalu besar.

"Kalau produksinya besar seperti di Tiongkok produksinya secara massal, masif, maka ongkos produksinya juga akan semakin kecil," pungkas Abdullah.