Ada 660 WNI eks ISIS yang Ingin Pulang ke Indonesia, Pemerintah Hadapi Dilema

Naviri Magazine - Pemerintah tengah menyiapkan skema terkait 660 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung sebagai anggota teroris di negara lain, atau Foreign Terrorist Fighter (FTF). Hanya ada dua kemungkinan, dipulangkan atau tidak.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, skema pemulangan tersebut masih dalam tahap kajian. Wapres menyebut bahwa pemerintah tidak ingin mereka menularkan radikalisme kepada masyarakat. Karenanya, tiap keputusan harus dilakukan secara matang.

"Jadi memang itu bahasannya komprehensif, lah. Belum ada kesimpulannya, kita tunggu saja, ya," ujarnya, Rabu (5/2).

Sebelumya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, pemulangan anggota FTF atau terduga teroris lintas batas memiliki potensi kerugian.

Kerugian yang dimaksud berkaitan dengan sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah kepada para terduga teroris lintas batas itu. Misalnya terkait pelaksanaan deradikalisasi, dan mengembalikan mereka ke masyarakat. Jika tidak direncanakan secara matang, pemulangannya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kalau dipulangkan, nanti bagaimana deradikalisasinya, dan kemudian penerjunannya ke tengah masyarakat. Ketika (mereka) merasa secara psikologis terisolasi oleh sikap-sikap masyarakat, nanti kan bisa jadi masalah baru. Sehingga semuanya masih dianalisis," pungkas Mahfud, Rabu (5/2).

Selain itu, adanya opsi untuk tidak dipulangkan juga ada, karena mereka telah melanggar hukum, juga melihat risiko dan hubungan sesama FTF di berbagai negara. Aktivitas mereka di Tanah Air dikhawatirkan akan terkait terorisme.

Namun, pemerintah mempertimbangkan untuk memulangkan mereka, tak lain karena statusnya yang masih warga negara Indonesia (WNI).

"Oleh karena itu, sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang isinya itu membuat dua draf keputusan (dipulangkan atau tidak)," imbuhnya.

Diketahui, adanya 2 pilihan tersebut juga didasari dari beberapa negara yang telah memulangkan warganya dari Suriah. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia.

"Jerman sudah memulangkan 100 orang lebih, Malaysia sudah tujuh orang, Australia ada sembilan orang, dan sebagainya," ucap Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, Selasa (4/2).

Rekam jejak terdahulu

Presiden Joko Widodo menyatakan, secara pribadi tidak sepakat dengan rencana pemulangan WNI yang pernah bergabung dengan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

"Bila bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan para menteri kabinet," ucapnya, Kamis (6/2).

Berkaca kepada kasus Mukhlas dan Imam Samudra, alumni Mujahidin Afghanistan yang pernah dipulangkan ke Tanah Air tetapi akhirnya tidak patuh konstitusi, dan membuat sejumlah aksi teror bom.

Saat itu Mukhlas rela meninggalkan bangku kuliah dan pergi ke Afghanistan pada 1986. Dia bergabung dengan kaum Mujahidin Afghanistan untuk berjuang melawan tentara Rusia, sempat tinggal di Malaysia, dan bergabung dalam organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI).

Setelah pulang ke Indonesia, dia justru terlibat dalam serangkaian bom yang meresahkan masyarakat. Terbukti, Mukhlas menjadi pencari dana utama dalam tragedi bom Bali 2002, dan akhirnya dihukum mati di Nusakambangan pada November 2009. Hal yang sama juga berlaku kepada Imam Samudra yang menjadi otak bom di Bali 2002.

Tanggapan kontra atas pemulangan WNI eks ISIS juga dilontarkan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie. Ia menganggap sekitar 600 WNI tersebut terbukti pernah mengabdi untuk negara selain Indonesia. Padahal, merujuk UUD 1945, Warga Negara Indonesia dilarang berperang untuk kepentingan negara lain.

Untuk itu, Jimly menyarankan agar pemerintah Indonesia mencabut paspor milik WNI itu sebagai bentuk hukuman dan efek jera. Jika tetap dipulangkan, harus ada serangkaian tes dalam bentuk lain, bukan hanya tertuang dalam lembaran kertas.