Ekonomi Indonesia Sedang Bermasalah, Badai PHK Terjadi di Mana-mana

Naviri Magazine - Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda Indonesia dalam satu tahun terakhir ini. Mulai dari perusahaan baja, manufaktur, telekomunikasi, hingga startup yang sudah menjadi unicorn.

Sebut saja PT Indosat Tbk yang baru saja melakukan PHK terhadap 677 karyawan. Lalu, Bukalapak, perusahaan yang sudah menjadi unicorn, juga melakukan PHK. Begitu juga dengan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang melakukan PHK dalam rangka restrukturisasi.

Hingga saat ini, sebanyak 2.683 karyawan kontrak dari 9 vendor di lingkungan Krakatau Steel setuju untuk diberhentikan.

Menanggapi fenomena itu, Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, menuturkan, dalam satu tahun terakhir ini memang perekonomian Indonesia turut tertekan dengan adanya faktor global. Begitu juga dengan indikator pertumbuhan ekonomi seperti investasi, daya beli, ekspor-impor yang memang tertekan.

"Setahun terakhir ini perekonomian menghadapi tantangan besar, berat. Kita lihat berbagai indikator pertumbuhan ekonomi kita juga tidak menggembirakan. Salah satunya terkait dengan daya beli masyarakat, kemudian dari sisi permintaan juga melemah, ekspor dan seterusnya. Sehingga banyak perusahaan yang mengalami kesulitan," kata Fadhil.

Selain itu, perubahan model bisnis di pesatnya perkembangan digital juga menjadi faktor banyaknya perusahaan yang melakukan PHK, demi menjaga keseimbangan perusahaan.

"Perusahaan di berbagai bidang, saya kira mengalami persoalan yang sama. Permintaan melambat, persaingan ketat, pergeseran bisnis seperti online transaction," papar Fadhil.

Namun, menurutnya, ada faktor internal yakni melihat persoalan yang terjadi di setiap perusahaan, tak semuanya sama.

"Ada sifatnya kasus per kasus, misalnya KS itu kan memang melakukan restrukturisasi besar-besaran sehingga harus melakukan rasionalisasi karyawannya. Kedua, kalau misalnya Indosat sudah lama mengalami persoalan karena persaingan ketat, fundamental perusahaan tidak terlalu bagus sehingga me-lay off," terang dia.

Sependapat dengan Fadhil, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah Redjalam, mengatakan, beberapa perusahaan yang melakukan PHK memang punya persoalan internal.

"PHK itu terjadinya di perusahaan yang memang kinerjanya tidak cukup baik, bahkan untuk KS bisa dikatakan sedang bermasalah. Jadi, kejadian PHK itu bukan gambaran kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tapi lebih bersifat individual," ujar Piter.

Namun, ia berpendapat, pemerintah harus tetap menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif. Sehingga, baik persoalan internal maupun tekanan global, tak semakin membuka kesempatan PHK.

Kembali ke Fadhil, ia berpesan agar pemerintah tak menambah beban yang ditanggung dunia usaha dengan mempermudah masuknya investasi, terutama ke industri manufaktur.