Duduk Perkara Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani (Bagian 1)

Naviri Magazine - Persoalan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan, setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan. Namun, angka itu belakangan yang menjadi persoalan karena DKI, diklaim para menteri, angkat tangan karena sudah kehabisan dana.

Bagaimana persoalan ini bermula? 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19, dan perlu menerima bantuan dari pemerintah. Anies menyampaikan hal itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf pada 2 April 2020 lalu.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin, karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut. "Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah," kata Anies.

Ma'ruf kemudian menanyakan jumlah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat. "Jumlahnya berapa yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)?" tanya Ma'ruf.

Anies menjawab, targetnya ada 2,6 juta warga rentan miskin yang perlu dibantu pemerintah pusat. Rencananya, bantuan diberikan selama dua bulan, yakni April-Mei 2020. "Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya, targetnya 2,6 juta," ujar Anies menjawab pertanyaan Ma'ruf.

Dari 3,7 juta warga tersebut, 1,1 juta warga di antaranya akan mendapat bantuan sosial dari Pemprov DKI, sedangkan 2,6 juta warga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Pada hari yang sama, saat rapat terbatas melalui konferensi video, Presiden Jokowi juga menyatakan ada sekitar 3,6 juta orang di Jakarta yang perekonomiannya terdampak Covid-19. Mereka akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial, dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," ujar Jokowi.

Janji Anies, warga dapat bantuan sembako tiap pekan 

Pemprov DKI Jakarta mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020, satu hari sebelum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anies berujar, ada 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan tersebut setiap pekan.

"Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin, diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok," kata Anies, 9 April 2020.

Pernyataan Anies ini berbeda dengan data semula soal 3,7 juta warga yang perlu mendapatkan bantuan. Anies tidak menjelaskan perbedaan data 3,7 juta warga dengan 1,25 juta KK tersebut.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Catur Laswanto, berujar, target penerima bansos tahap pertama sebanyak 1.194.633 KK.

Angka itu didapat setelah Pemprov DKI memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data penerima bantuan Pemprov DKI, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan lainnya.

"Data ini di-matching-kan oleh Dinas Kependudukan, jangan sampai ada data yang tumpang tindih. Dari data yang sudah dilakukan pemadanan, ditemukan 1.194.633 KK, itu dijadikan basis penyaluran bansos tahap pertama," ujar Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Realisasi bansos DKI, warga baru terima 1 kali bantuan 

Tak seperti yang dijanjikan Anies, warga nyatanya baru satu kali menerima bantuan dari Pemprov DKI selama PSBB. Bantuan tahap pertama itu didistribusikan pada 9-25 April 2020.

Bantuan yang diberikan berisi lima kilogram beras, dua kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, dua masker kain, dan dua batang sabun mandi. Nilainya setara Rp 149.500. Bansos bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta.

Anies mengklaim, pembagian bansos tahap pertama sebagian besar tepat sasaran. Dari target 1,2 juta KK penerima bansos, kata dia, 98,4 persen di antaranya tepat sasaran.

"Ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan. Ada yang salah alamat, orang mampu, sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan koreksi dalam distribusi berikutnya," ucap Anies.

Namun, klaim Anies tersebut berbeda dengan data distribusi bansos di situs web corona.jakarta.go.id.

Berdasarkan rekap pendistribusian bansos pada 9-25 April 2020 di situs web tersebut, ada 1.049.317 KK yang telah menerima bantuan tahap pertama. Persentasenya 87,4 persen dari target 1,2 juta KK penerima. Atau, persentasenya 87,8 persen bila target penerima sebanyak 1.194.633 KK.

Bansos dari pusat 

Sejak 20 April 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mendistribusikan bansos yang diberi nama bantuan presiden (banpres) kepada warga di Jakarta. Bantuan sembako itu akan diberikan selama tiga bulan. Catur Laswanto mengatakan, Kemensos memberikan bantuan kepada 947.126 KK di Ibu Kota.

Hingga Selasa (5/5/2020), banpres bulan pertama telah didistribusikan kepada hampir 86 persen KK penerima. Karena adanya bansos dari pemerintah pusat, Pemprov DKI pun memutuskan menunda pemberian bansos tahap kedua.

"Program yang dilakukan saat ini, itu oleh Kemensos diberikan tiap dua minggu. Ini sekarang sedang berjalan, itu dikelola oleh Kemensos," ucap Anies.

Baca lanjutannya: Duduk Perkara Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani (Bagian 2)