Menko PMK: Kita Tidak Mungkin Lockdown DKI, karena Itu Usul Konyol

Naviri Magazine - Menko PMK Muhadjir Effendy bicara soal permintaan karantina wilayah atau lockdown wilayah yang sempat digaungkan sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta.

Dia mengatakan, lockdown memiliki konsekuensi yang tak main-main. Sebab itu artinya pemerintah wajib membiayai semua kebutuhan dasar masyarakat, tanpa terkecuali. Juga dampak ekonomi yang harus ditanggung semua unsur di wilayah itu.

"Debat panjang, banyak yang minta lockdown di Indonesia itu, kita juga sudah ngitung-ngitung. Orang-orang ini tahu enggak konsekuensi lockdown itu untuk jangka panjang. Belum lagi risiko dampak ekonomi," kata Muhadjir melalui webinar yang diadakan Lab HI Universitas Paramadina, bertajuk Leadership in The Time of Pandemic Crisis.

Selain menjamin kebutuhan dasar warganya, pemerintah juga wajib menanggung kebutuhan dasar hewan peliharaan yang dimiliki oleh hampir 9 juta warga Jakarta.

"Padahal di dalam UU jelas, kalau kita me-lockdown, itu seluruh kehidupan, kebutuhan dasar masyarakat yang di-lockdown itu harus jadi tanggungan pemerintah pusat. Bukan hanya orangnya, termasuk juga hewan peliharaan," jelasnya.

Menurutnya, itu merupakan hal yang konyol dan tak mungkin dilakukan. Maka itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurutnya, PSBB menjadi keputusan paling bijak. Sebab PSBB merupakan interval antara lockdown dan herd immunity. Sehingga pilihannya bisa luwes dengan mendekati lockdown atau herd immunity, sesuai situasi.

"Jadi kalau kita lockdown DKI, Saudara bayangkan, mengkarantina wilayah DKI itu maka ada 9 juta penduduk DKI yang harus setiap hari ditanggung makannya sama pemerintah. Kucing dan anjingnya juga ditanggung oleh pemerintah," ujarnya.

"Itu kan usulan yang paling konyol. Tidak mungkin kita lakukan. Itu pilihan-pilihan. Maka itu kita mengambil pilihan namanya PSBB itu," lanjutnya.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.