Sri Mulyani Sebut Anies Lepas Tanggung Jawab Bansos DKI Jakarta

Naviri Magazine - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan melepas tanggung jawab bansos kepada 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DKI Jakarta. Tanggung jawab kini dilempar ke pemerintah pusat.

Ani, panggilan akrabnya, mengatakan Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Kabar ini didengarnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran, dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR.

Hal ini, sambung dia, membuat pemerintah pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM terdampak tekanan pandemi virus corona atau covid-19. Dengan begitu, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI, dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," imbuhnya.

Kendati begitu, ia belum memberi rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini. Namun yang pasti, anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial mencapai Rp110 triliun.

"Kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat, maka seharusnya tentu ada tambahan (anggaran) lagi untuk cover," imbuhnya.

Di sisi lain, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengklaim, proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sudah mencapai 80 persen pada pekan ini. Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

"Pada pekan pertama kurang dari 10 persen, tapi data terakhir dari Kemensos, implementasinya mendekati 80 persen. Presiden sampaikan sebelum lebaran, 100 persen sudah harus deliver," tuturnya.

Pemerintah mengumumkan akan memberi bansos kepada 1,2 juta KPM di Jakarta. Lalu, juga akan memberi bansos kepada 576 ribu keluarga di Bodetabek.

Bansos yang diberikan bernilai Rp600 ribu per bulan per keluarga. Bansos akan diberikan selama tiga bulan, mulai dari April sampai Juni 2020, sejalan dengan estimasi akhir puncak pandemi corona di Indonesia.

Sebelumnya, Anies mengklaim Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tidak begitu memiliki gangguan anggaran untuk penanganan dampak pandemi corona. Namun, arus kas (cash flow) tidak cukup leluasa, karena beberapa sumber dana belum terbuka.

Salah satunya, pengembalian kelebihan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov DKI sekitar Rp5,1 triliun dari Kementerian Keuangan. Pengembalian DBH belum diberikan karena seharusnya menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Kami berharap itu dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran, tapi pada cash flow. Kalau dicairkan, kami punya keleluasaan secara cash flow," kata Anies, beberapa waktu lalu.

Atas hal ini, Ani akhirnya mengubah kebijakan, di mana pembayaran DBH dipercepat sebesar 50 persen sebelum audit BPK keluar. Kementerian Keuangan pun sudah mengembalikan DBH DKI sebesar Rp2,56 triliun pada pertengahan April lalu. 

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.