Jokowi Tegur Sri Mulyani Gara-gara Defisit APBN yang Terus Membesar

Naviri Magazine - Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu mengumumkan adanya proyeksi defisit atau tekor APBN 2020 yang semakin melebar. Hal itu pun menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait perubahan postur APBN Tahun 2020, saya mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan COVID-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN," kata Jokowi saat membuka ratas, Rabu kemarin.

Kementerian Keuangan memang sudah mengeluarkan proyeksi defisit yang baru. Tekor APBN tahun 2020 diproyeksi 6,27% atau semakin lebar dari prediksi sebelumnya yang tertuang pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Sesuai beleid itu, pemerintah menyebut defisit APBN sebesar 5,07% terhadap PDB atau Rp 852.9 triliun.

Dengan bertambahnya proyeksi defisit APBN 2020 menunjukkan proyeksi pemerintah sebelumnya kurang tepat. Oleh karena itu, dia menyinggung sederet menteri di bidang ekonomi agar membuat perhitungan yang lebih tepat.

"Untuk itu, saya juga minta Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri Bappenas, melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang, terhadap berbagai risiko fiskal kita ke depan," tegasnya.

Jokowi juga menekankan agar perubahan postur APBN dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel. Dengan begitu, APBN 2020 bisa dipercaya.

Lalu apa jawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 kembali melebar ke level 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka defisit yang paling baru ini akan dimasukkan dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Di mana awalnya defisit anggaran dipasang pemerintah sebesar 5,07% atau setara 852,9 triliun terhadap PDB.

"Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 5,07% dari GDP menjadi Rp 1.039,2 triliun, atau menjadi 6,34% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam video conference.