Dampak Pandemi Covid-19: Resesi dan Ledakan Utang Korporasi Global (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Dampak Pandemi Covid-19: Resesi dan Ledakan Utang Korporasi Global - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Berkaitan dengan daya tahan perusahaan-perusahaan tersebut, The Economist membuat “cash-crunch stress-test”. Tes dilakukan terhadap 3.000 perusahaan non-finansial yang tercatat—di luar China—untuk menguji kemampuan mereka menghadapi pandemi.

Asumsinya: penjualan anjlok hingga dua per tiga dan mereka tetap harus membayar biaya-biaya rutin seperti bunga dan upah. Hasilnya, dalam tiga bulan, sebanyak 13% perusahaan-perusahaan, yang mewakili 16% dari total utang, akan kehabisan cash.

Mereka akan dipaksa untuk meminjam, menghemat atau gagal bayar dari sebagian utang mereka yang dikombinasikan sebesar 2 triliun dolar. Jika dilanjutkan hingga 6 bulan, maka seperempat dari perusahaan-perusahaan itu akan kehabisan cash.

Kondisi perusahaan jelas lebih mengkhawatirkan dengan adanya pandemi ini. Mereka yang memiliki surat utang terancam gagal bayar.

Standard & Poor’s mencatat adanya potensi penurunan peringkat (downgrade) sehubungan dengan tekanan akibat COVID-19. Jumlah surat utang yang berpotensi mengalami downgrade meningkat menjadi 1.350 per 29 Mei, naik dibandingkan 1.287 pada April. Ini berarti melampaui era krisis 2009 yang mencatatkan angka 1.028. Pada April, ada peningkatan hingga 550.

Sementara tren downgrade terlihat mulai melambat. Pada Mei terjadi 175 downgrades, sehingga secara total hingga 29 Mei sudah mencapai 1.082. Pada April, ada 415 downgrade. Kenaikan downgrade mulai terjadi pada Maret, setelah beberapa negara memberlakukan lockdown untuk melawan penyebaran virus. Hal itu langsung menggerus pendapatan sejumlah penerbit surat utang, terutama dengan peringkat yang lebih lemah.

Pandemi COVID-19, ditambah dengan jatuhnya harga minyak telah memukul sejumlah perusahaan, terutama di bidang energi, hospitality, serta otomotif. Mereka dikhawatirkan tak mampu membayar utang yang jatuh tempo. Jika itu terjadi, maka akan menyebabkan penurunan peringkat dan default, yang kemudian mengganggu stabilitas pasar finansial serta guncangan ekonomi.

“Gagal bayar dan risiko downgrade telah meningkat ke level tertingginya sejak permulaan siklus bisnis terbaru,” ujar Lofti Karoui, chief credit strategist Goldman Sachs, seperti dilansir dari CNN.

Bagaimana dengan Indonesia?

Tren kenaikan utang korporasi juga terjadi di Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 404,7 miliar dolar AS hingga akhir Mei. Rinciannya, ULN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 194,9 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.

ULN Mei ini mencatat pertumbuhan 4,8%, lebih tinggi dari pertumbuhan ULN April sebesar 2,9% (yoy). Hal itu disebabkan karena transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta, ditambah lagi oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah.

ULN swasta meningkat didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan. ULN swasta per akhir Mei tumbuh 6,6%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebelumnya sebesar 4,4% (yoy). ULN perusahaan bukan lembaga keuangan meningkat 8,9% (yoy), sementara ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi 0,8% (yoy).

Sektor dengan pangsa ULN terbesar yakni 77,3% dari total ULN swasta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), dan sektor industri pengolahan.

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB sebesar 36,6%, meningkat tipis dibandingkan bulan sebelumnya 36,2%.