Menteri Agama Minta Rp 2,6 Triliun ke Sri Mulyani, untuk Bantu Madrasah dan Ponpes

Naviri Magazine - Menteri Agama Fachrul Razi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk program bantuan operasional pendidikan keagamaan Islam dan Pondok Pesantren.

Angka itu ditetapkan setelah pembahasan di DPR. Fachrul mengatakan usulan sebelumnya berjumlah Rp2,7 triliun sebelum ada catatan perbaikan.

Usulan itu ia ajukan dalam surat Nomor MA/169/06/2020 yang diteken pada 12 Juni 2020. Fachrul menyatakan usulan tersebut untuk menunjang pondok pesantren dan madrasah di era new normal saat pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia.

"Untuk bantuan operasional pondok pesantren, LPTQ, Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah dan bantuan pembelajaran daring," kata Fachrul dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Fachrul merinci dari total anggaran itu, dialokasikan sebesar Rp645 juta untuk Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren sejumlah 21.173 lembaga. Jumlah itu di antaranya bagi 14,9 ribu pesantren kecil, 4.000 pesantren sedang dan 2,2 ribu pesantren besar.

Selain itu, Fachrul menyatakan pihaknya akan mengalokasikan sebesar Rp621 juta untuk Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah di 62.153 lembaga.

Fachrul juga mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Alquran dengan total anggaran Rp1,12 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk 112.008 lembaga yang masing-masing mendapatkan Rp10 juta.

Fachrul menyatakan anggaran itu akan digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan madrasah, di antaranya pembayaran listrik, air, keamanan dan kebersihan.

Selain itu bisa juga digunakan untuk pembiayaan penyiapan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, alat kebersihan, wastafel cuci tangan.

"Dan pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan. Sebagai catatan bahwa penentuan pesantren kecil, sedang dan besar dilihat dari jumlah santri yang bermukim di pondok pesantren," kata dia.

Fachrul juga menyatakan pihaknya mengalokasikan sebesar Rp223 miliar untuk program Bantuan Pembelajaran Daring pada pondok pesantren selama tiga bulan. Anggaran itu akan dibagikan untuk 14.906 pesantren, terutama yang masih tutup per bulannya sebesar Rp5 juta.

"Itu digunakan untuk membiayai komponen komponen pendukung pelaksanaan pembelajaran daring seperti paket data internet, kabel, clip on mic, mic, lampu sorot, dan kebutuhan lainnya yang relevan," kata Fachrul.

Melihat hal itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mendukung usulan Kemenag untuk menambah anggaran penanganan dampak Covid-19 bagi pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam pada APBN Tahun 2020 sebesar Rp2,6 triliun.

Ia pun menegaskan Komisi VIII dapat memahami penjelasan Fachrul mengenal refocusing anggaran madrasah dan pesantren untuk menanggulangi dampak wabah Covid-19 sekitar Rp9,3 triliun.

Anggaran Rp9,3 Miliar Dialihkan

Fachrul melakukan realokasi anggaran Kemenag tahun 2021 sekitar Rp9,3 miliar khusus untuk penanganan dan pencegahan virus corona di madrasah dan pondok pesantren.

Fachrul merinci dari total itu, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mengalokasikan sebesar Rp9,183 Miliar untuk madrasah yang bersumber dari rupiah murni.

"Dirjen pendidikan Islam telah melakukan refocussing anggaran madrasah melalui revisi anggaran sejumlah Rp9.183.570.000," kata Fachrul saat menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (7/7).

Tak hanya itu, Fachrul mengatakan pihaknya juga merealokasi anggaran Kemenag tahap pertama sekitar Rp203 juta untuk penanganan dampak corona di pesantren.

Lebih lanjut, Fachrul menyatakan pengalihan anggaran itu diperuntukkan untuk memenuhi pelbagai kebutuhan dalam mencegah pandemi virus corona di madrasah dan pesantren.

Ia mencontohkan anggaran itu bisa memenuhi kebutuhan internal pengadaan alat pelindung diri seperti hand sanitizer, pembelian sabun, penyemprotan, disinfektan, masker hingga perbaikan tempat cuci tangan.

"Dan pembelian alat-alat kesehatan dan juga kebutuhan lain terkait penanganan Covid-19," kata dia.