ICW Minta Djoko Tjandra Ungkap Semua Pihak yang Membantu Pelariannya

Naviri Magazine - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta tersangka kasus korupsi terkait Bank Bali, Djoko Tjandra, dapat mengungkap semua pihak yang membantunya dalam pelarian selama sebelas tahun terakhir kepada penyidik Polri.

"Agar yang bersangkutan dapat kooperatif dalam menjalani masa hukuman serta memberikan informasi kepada penegak hukum tentang pihak-pihak mana saja yang turut membantunya dalam pelarian selama sebelas tahun terakhir," kata peneliti ICW, Kurnia Ramdhana, dalam keterangan resminya.

Meski demikian, Kurnia juga menyatakan bahwa lembaga-lembaga terkait juga masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus juga segera dituntaskan terkait kasus Djoko Tjandra.

Salah satu pekerjaan rumah itu menurut Kurnia adalah pengembangan penyelidikan terkait kemungkinan petinggi Polri lain yang terlibat dalam membantu pelarian Djoko Tjandra.

Ia juga meminta agar Polri segera menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat palsu untuk kepentingan tertentu.

"Sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Adapun poin ini merujuk pada tindakan yang bersangkutan saat menggunakan surat jalan dari Polri agar bisa melarikan diri," kata Kurnia.

Selain itu, Kurnia juga meminta Kejaksaan Agung mengevaluasi kinerja dari Tim Eksekutor Pencarian Djoko Tjandra. Ia menilai tim tersebut pada kenyataannya gagal meringkus Djoko saat melarikan diri ke luar negeri.

Tak hanya itu, ia juga meminta Kejaksaan Agung mendalami dugaan kepentingan atau motif dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari ketika menemui Djoko Tjandra. Ia menyatakan seharusnya Pinangki diberhentikan sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung.

"Jika ada aliran dana dari Djoko Tjandra terhadap yang bersangkutan, maka sudah selayaknya kejaksaan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memproses hukum atas sangkaan tindak pidana suap dan obstruction of justice," kata dia.

Selain itu, Kurnia juga meminta Presiden Joko Widodo menjadikan momentum ini untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga terkait.  Ia menilai kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Intelejen Negara perlu dievaluasi.

Apabila tidak ada evaluasi mendalam, ia yakin di masa mendatang buronan korupsi lain akan melakukan tindakan serupa Djoko Tjandra.

"Pelarian Djoko Tjandra ini mestinya dapat dijadikan momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk evaluasi empat lembaga tersebut," kata Kurnia.