Sri Mulyani: Dunia Butuh 8 Triliun Dolar untuk Atasi Wabah Corona

Naviri Magazine - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dunia membutuhkan lebih dari US$8 triliun untuk menangani dan mengatasi dampak kesehatan, sosial, serta ekonomi yang diakibatkan virus corona.

Kebutuhan itu ia dasarkan pada perhitungan Dana Moneter Internasional (IMF). Ia mengatakan jika dihitung jumlah kebutuhan tersebut merupakan delapan kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan sekitar 10 persen dari PDB global.

Ia menuturkan seluruh negara di dunia terus berusaha mencari titik keseimbangan dalam mengatasi covid-19 dengan menyeimbangkan pemulihan di bidang kesehatan maupun ekonomi masyarakat.

Langkah itu dilakukan karena jumlah kasus covid-19 terus bertambah hingga 23,6 juta orang dengan kematian mencapai lebih dari 814 ribu orang. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan masalah itu akan selesai.

Sri Mulyani menambahkan pandemi covid-19 merupakan bencana kemanusiaan yang mempengaruhi seluruh faktor paling dalam di kehidupan masyarakat mulai dari interaksi secara sosial, politik, kultural, serta ekonomi.

"Jutaan pekerja kehilangan pendapatan atau pekerjaannya dan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Seluruh dunia melakukan kebijakan countercyclical," ujar Sri Mulyani.

Ia menyebutkan semua ekonomi negara mengalami tekanan dan banyak yang terkontraksi mencapai dua digit sehingga mereka terus melakukan kebijakan countercyclical.

"Indonesia juga mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal kedua 2020 yaitu minus 5,3 persen," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan kontraksi yang dialami oleh Indonesia terjadi karena konsumsi masyarakat, investasi, serta kegiatan ekspor dan impor menurun tajam.

Oleh sebab itu Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia membuat langkah-langkah seperti mengeluarkan UU 2/2020, menaikkan batas defisit menjadi 6,34 persen dan merombak anggaran.

Tak hanya itu, pemerintah juga membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup bidang kesehatan, pemberian bansos, membantu UMKM, mendukung korporasi dan sektoral maupun perekonomian daerah.

"Kami memahami dalam situasi yang luar biasa, emergency, dan urgensi maka kecepatan menjadi sangat penting namun harus tetap akuntabel," tegasnya.