IPW Prediksi Jagoan PDIP di Pilkada Surabaya dan Medan akan Keok

Naviri Magazine - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember pekan depan akan berjalan aman dan lancar.

Sebab, pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI cukup maksimal dan efektif.

"Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua."

"Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen," kata Neta.

Dari pemantauan IPW, sebagian besar petahana, katanya, diprediksi akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55 persen.

"Sementara jagonya PDIP di Kota Medan dan Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen," ulasnya.

Neta menjelaskan, pihaknya melihat tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020, sekalipun saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

"Ada lima alasan kenapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda," tambah Neta.

Pertama, katanya, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid 19 berakhir.

"Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif.

Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat," ujarnya.

Keempat, tambah Neta, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi.

Mengingat, para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen.

Sementara, para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Kelima, lanjut Neta, pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat.

"Sebab sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah," tuturnya.

Menurutnya, anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp 15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp 4,77 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 20,4 triliun.

"Penambahan itu untuk membiayai sarana dan prasarana untuk penerapan protokol kesehatan pada saat pilkada dilakukan," paparnya.

Jumlah itu, kata dia, masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun.

"Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020," jelas Neta.