Kata Cak Imin, Pemulihan Ekonomi Sulit Terwujud Gara-gara Utang BUMN

Naviri Magazine - Perekonomian nasional akan benar-benar terpuruk bila pemerintah tidak bisa mengantisipasi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah membengkak.

Menurut Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar, utang BUMN adalah problem yang selama ini terus terjadi dan harus segera dievaluasi.

“Saya pikir perlu segera melakukan terobosan dan evaluasi mendalam. Jangan sampai BUMN kebanggaan kita malah terpuruk begini,” tegas Cak Imin, sapaan Muhaimin dalam keterangan tertulis.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, selain utang menggunung, ekonomi kian terpuruk dengan adanya Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir ini membuat pendapatan hampir seluruh BUMN tergerus oleh utang luar negeri. Sementara, jumlah utang jatuh tempo juga jumlahnya tak sedikit.

“Tentu saja kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit. Padahal kita semua sedang berjuang memulihkan ekonomi di tengah pendemi,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia menilai perlu ada upaya signifikan dalam menyelamatkan sejumlah BUMN. Suntikan dana bantuan modal kerja melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga diyakini tidak cukup untuk memperbaiki keuangan perseroan.

"Harus segera dipelajari strukturnya (utang) bagaimana, dan juga bagaimana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat. Jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.

Beberapa perusahaan pelat merah kini terlilit utang mencapai Rp 1.682 triliun pada periode Januari sampai September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp 1.393 triliun pada 2019.

Sedikitnya ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam periode tersebut. Di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp 4,1 triliun. Adapula PT PLN yang terlilit hingga Rp 500 triliun dan Garuda Indonesia ditaksir mencapai Rp 70 triliun.