Bagaimana Twitter Mampu Mempengaruhi Politik Suatu Negara

Peter Vermeij menjelaskan dua perspektif tentang media sosial dalam artikel berjudul “Twitter Links Between Politicians and Journalists” di Journalism Practice (Vol. 6). Pertama adalah penyebar informasi; dan kedua sebagai pembentuk hubungan. Dalam hal ini Twitter merupakan media sosial dengan perspektif pertama, sementara media sosial dengan perspektif kedua contohnya adalah Facebook. 

Salah satu alasan mengapa Twitter dianggap sebagai penyebar informasi ialah kenyataan bahwa setengah dari trending topics Twitter menjadi headline CNN. Karena Twitter punya kekuatan menjadi corong berita media konvensional, banyak pihak lalu memanfaatkannya, termasuk para politikus untuk menjaring suara massa. 

Hal ini misalnya terjadi di Prancis. Menurut Alex Fame dalam artikel berjudul “Le Tweet Stratégique: Use of Twitter as a PR tool by French Politicians” (Public Relations Review Vol. 41), 60 persen anggota parlemen punya akun Twitter dan persentase tersebut muncul dalam tiga bulan terakhir 2013 alias menjelang pemilihan umum yang diadakan pada 2014. 

Fame bahkan dengan tegas menandaskan bahwa karena dalam konteks politik kini “kita adalah apa yang kita kicaukan,” maka jika ingin memenangkan pertarungan elektoral, Twitter ialah cara yang efektif menunjukkan jati diri pada konstituen. Twitter juga memiliki manfaat sebaliknya. Fame mengatakan Twitter dapat berubah bentuk menjadi “layanan konstituen.” 

Politikus dapat dengan mudah terhubung dengan konstituen dan langsung membaca apa yang mereka suarakan. Sementara John Parmelee, penulis Politics and the Twitter Revolution, mengatakan pada The Guardian bahwa Twitter dapat mengatur agenda tentang apa yang hendak dunia jurnalistik kerjakan. 

“Pikirkan saja cara Trump nge-twit selama enam bulan terakhir, tentukan agendanya,” katanya. 

Ia menambahkan, “Twitter, secara fundamental, digunakan politikus untuk memengaruhi orang berpengaruh lain. Twitter merupakan medium kecil bagi orang, tapi orang-orang itulah yang mampu menentukan agenda berita. Ini seperti mempraktikkan lobi.” 

Adam Sharp, Kepala Bagian Berita, Pemerintahan, dan Pemilu Twitter Inc. 2010-2016, mengungkapkan pada The Atlantic bahwa banyak kalangan dari dunia politik menggunakan Twitter karena selain dianggap sebagai platform komunikasi dan pengorganisasian yang efektif, media sosial ini juga tak membutuhkan biaya tinggi. 

Dengan kata lain, jauh lebih murah dibanding kampanye biasa yang pasti menguras dompet para politikus. 

Twitter juga merupakan tempat ideal untuk memonitor sentimen publik. Hal ini misalnya dilakukan oleh Antoine Boutet yang kemudian dijabarkan dalam artikel berjudul "What’s in Your Tweet? I Know Who You Supported in the UK 2010 General Election". 

Secara sederhana, Boutet mengidentifikasi tweet dan retweet yang mengacu pada partai politik peserta pemilu 2010 di Inggris, dalam hal ini Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat. Tweet dan retweet yang berhubungan dengan akun resmi partai akan dimasukkan ke dalam basis data analisis. 

Ia juga mengidentifikasi tokoh-tokoh yang telah diketahui memiliki preferensi politik tertentu. 

Penelitian Boutet mengidentifikasi lebih dari 10 ribu tweet yang diklasifikasikan dalam 419 topik. Hasilnya, grafik tweet yang berafiliasi dengan Partai Konservatif dan Partai Liberal cukup tinggi meninggalkan Partai Liberal Demokrat. Partai Konservatif akhirnya benar-benar memenangkan pemilihan umum tersebut. 

Twitter memang media sosial sederhana, tapi justru itulah kekuatannya. Batasan karakter yang hanya 140--kemudian 280--mampu menggerakkan opini publik dan preferensi politik.