Alumni 212 dan PKS Tidak Setuju Ahok Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru

Naviri Magazine - Pembahasan ibu kota baru kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama orang yang akan menjadi kepala daerahnya—Jokowi menyebutnya "CEO ibu kota baru."

"Kandidatnya ada banyak,” kata Jokowi, Senin lalu. Salah satunya adalah "Pak Ahok."

Ahok, atau Basuki Tjahaja Purnama atau BTP, adalah sejawat Jokowi di Balai Kota DKI pada 2012 sampai 2014 lalu. Saat Jokowi maju di Pilpres 2014, Ahok yang akhirnya menggantikannya sebagai Gubernur DKI. Ahok lantas dipenjara karena dianggap menistakan agama. Kini dia sudah keluar dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Efek dari kasus penistaan agama itu ternyata masih terasa sampai sekarang. Ahok ternyata masih dimusuhi, dan dianggap tak layak untuk menjabat posisi apa pun oleh orang-orang yang dulu menolaknya menjabat Gubernur DKI untuk periode kedua dan mendesak pengadilan memenjarakannya, termasuk untuk menjadi kepala ibu kota baru yang terletak di pulau Kalimantan.

Salah satu musuh lama Ahok yang kembali menolaknya, kini untuk jadi CEO ibu kota baru, adalah Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

PA 212 adalah kelompok yang paling getol ingin Ahok dipenjara dulu. Mereka juga pernah menolak ketika Ahok disebut-sebut akan jadi salah satu bos BUMN. Koordinator Media PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan, "baru bakal calon saja sudah buat gaduh, apalagi sampai ditunjuk."

"Sepertinya sudah tidak ada lagi putra putri terbaik bangsa ini," tambahnya.

Kritik juga disampaikan oleh PKS, partai yang pada Pilkada DKI lalu mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, lawan Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan, "enggak baik kalau Pak Jokowi terkesan menganakemaskan Pak Ahok."

Menurutnya, yang jauh lebih baik adalah mekanisme 'beauty contest'—sejumlah kandidat dites, dan yang ditunjuk adalah yang paling kompeten. Ia juga mengkritik langkah Jokowi yang mengumumkan kandidat kepala ibu kota baru, sementara dasar hukumnya saja belum disetujui DPR.

Damai Hari Lubus, dari Mujahid 212, juga menyatakan "menolak keras Ahok." Dalam keterangan tertulis, Damai mengatakan, "Ahok jelas pribadi yang rawan karena faktor trust yang banyak melilit dirinya." Ahok juga dianggap tak pantas, karena dia merupakan eks narapidana.

Penolakan-penolakan itu tampaknya hanya akan dianggap angin lalu oleh Ahok. Itulah yang dia lakukan saat menanggapi orang-orang yang menolaknya jadi Komut Pertamina. "Hidup gue ditolak mulu," katanya November lalu. "Hidup ini ya enggak ada bisa yang setuju 100 persen. Tuhan saja ada yang menentang kok."