Terkait Corona, Jokowi Mengoreksi Kebijakan Anies Soal Transportasi Publik

Naviri Magazine - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menyediakan layanan transportasi publik, meski pemerintah mengeluarkan imbauan untuk beraktivitas, bekerja, belajar, hingga beribadah di rumah.

"Transportasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan pemda," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor.

Jokowi mengatakan, yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi, kata dia, harus dapat memastikan penumpang menjaga jarak dengan penumpang lainnya.

"Dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah, perlu terus untuk kita gencarkan," tegas Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sebelumnya menerbitkan kebijakan membatasi operasional transportasi umum, untuk mencegah penyebaran virus corona, dianggap setengah matang.

Anies mengimbau warga mengurangi penggunaan transportasi umum. Imbauan Anies itu ditindaklanjuti sejumlah operator transportasi umum. PT Transportasi Jakarta membatasi operasional bus. Mulai Senin (16/3) TransJakarta hanya beroperasi di 13 rute. Begitu pun dengan MRT. Penumpang MRT hanya dibatasi 60 orang.

Hal lain yang perlu diperhatikan transportasi publik, kata Jokowi, adalah dengan meningkatkan kebersihan moda tersebut. Pesan ini disampaikan Jokowi kepada semua moda, baik kereta api, bus kota, MRT, hingga bus Transjakarta.

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang dalam moda transportasi tersebut," tegas Jokowi.

Selain imbauan tersebut, Jokowi juga mengingatkan agar semua kebijakan besar di tingkat daerah mengenai Covid-19 harus dibahas bersama pemerintah pusat. Ini penting dilakukan, kata Jokowi, agar mempermudah komunikasi.

"Konsultasi dengan kementerian terkait dan satgas covid-19," kata Jokowi.