Nasihat Jusuf Kalla untuk Penanganan Wabah Virus Corona di Indonesia

Naviri Magazine - Soal penanganan bencana, pengalaman Jusuf Kalla tidak ada duanya. Rekam jejak JK selama duduk di pemerintahan, akrab dengan deretan bencana. Mulai dari flu burung dan SARS yang muncul bersamaan di tahun 2003, tsunami Aceh di tahun 2004, hingga bencana alam dari gempa Lombok dan tsunami Palu, saat menjadi Wakil Presiden pendamping Presiden Joko Widodo. 

Tak sampai setahun setelah purnatugas dari kursi Wakil Presiden, Indonesia tertimpa bencana pandemi virus corona. Wabah bermula sejak Desember akhir ketika penyakit aneh muncul di Kota Wuhan, China. Dengan cepat virus menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tetangga dekat Indonesia, Singapura, mengonfirmasi kasus pertama pada akhir Januari. 

Sayangnya, JK memandang pemerintah menganggap sepele ancaman virus corona ketika tanda bahaya mulai terasa.

"Ini Januari sudah muncul beritanya dan isunya dan kita lihat, tapi kita baru serius kemarin pemerintah ambil langkah-langkah,” kata JK.

Kasus terkonfirmasi pertama di Indonesia baru muncul awal Maret. Jumlah pasien terjangkit melaju cepat, mencapai 6.248 pada Minggu (19/4). Jumlahnya bakal terus bertambah. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menganggap ada kemungkinan puncak baru tiba Juni. 

Ada pejabat anggap enteng 

Bagi JK, pandemi corona kali ini punya kompleksitas tersendiri dibanding bencana alam. Gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi, fokus pada pemulihan dampak kerusakan. Sementara bencana non-alam seperti pandemi virus harus diselesaikan sejak dari penyebabnya. 

Oleh sebab itu, JK menyayangkan beberapa pejabat pemerintah cenderung meremehkan dampak virus corona. “Sebelumnya banyak pejabat untuk pemerintah secara umum kurang serius bahkan pandang enteng," jelas JK. Meski demikian, JK enggan menyebut siapa saja pejabat dan sejauh mana meremehkannya. 

Tak keluarkan kebijakan tegas 

JK menyoroti tak tegasnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Penyebaran virus hanya bisa dihalau dengan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi ruang interaksi antar-warga. 

Sayangnya, pemerintah cenderung lambat dalam mengeluarkan keputusan. Keterlambatan juga diwarnai, “Ya namanya virus cepat sekali. Pemerintah, kalau saya nilai, kurang cepat dan kurang tegas,” kata JK. 

Selama periode pandemi virus corona, pemerintah tercatat beberapa kali mengeluarkan kebijakan pembatasan. Pada 16 Maret, Jokowi mengimbau agar warga bekerja dan belajar dari rumah, dan menerapkan social distancing. Kemudian pada 31 Maret, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah soal Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Imbauan pembatasan terbit ketika kasus positif mencapai 135 orang, dengan jumlah pasien meninggal 5 pasien, dan pasien sembuh 8 orang. Aturan PSBB terbit ketika jumlah kasus positif sebanyak 1.528 kasus, dan angka kematian mencapai 136 dan 81 orang sembuh. 

Ketika kasus sudah tembus 6.000, pemerintah masih tak sepenuhnya melarang mudik. Transportasi antar-kota masih diizinkan meski pemerintah mengimbau tidak mudik.

PSBB tak efektif  

Alih-alih menerapkan karantina wilayah, pemerintah memilih opsi PSBB sebagai upaya menahan laju penyebaran virus corona. PSBB telah diberlakukan di 2 provinsi dan 16 kota atau kabupaten, mulai dari DKI Jakarta hingga Kota Pekanbaru. 

Namun, pemberlakuan PSBB tidak berdampak signifikan terhadap pembatasan aktivitas masyarakat. Padahal PSBB sendiri mengatur cukup rinci tentang penutupan ruang publik serta pembatasan jarak antar-orang di tempat umum. 

JK mengambil contoh PSBB di Jakarta yang terkesan tak mampu membatasi pergerakan warga. “PSBB berlangsung, tapi kota hampir seperti normal saja. Itu berarti jarak susah diatur,” kata JK. 

Mencari obat sembari menunggu vaksin 

Vaksin adalah cara paling efektif menuntaskan pandemi COVID-19. Namun penemuan vaksin tak bisa berlangsung cepat. WHO pada Maret lalu mengatakan jika vaksin baru ditemukan 12-18 bulan. Penelitian kolektif oleh puluhan laboratorium di seluruh dunia memproyeksikan bakal berhasil menemukan vaksin dalam 12 bulan ke depan. 

Sembari menunggu vaksin, JK berharap adanya upaya untuk mencari obat guna menangani pasien terinfeksi. Langkah untuk menemukan obat telah ia mulai selaku Ketua Palang Merah Indonesia. 

Sebagai organisasi yang punya kapasitas mengorganisir pengambilan plasma darah, PMI mulai mengambil sampel plasma pasien yang sudah sembuh. Sampel itu kemudian dikirim ke laboratorium Eijkman untuk pengembangan obat. 

JK yakin jika obat yang berasal dari plasma darah bisa segera digunakan untuk menangani pasien. "Itu cepat. Ya mungkin satu dua bulan Eijkman sudah bisa produksi itu. Karena dia punya percobaan, dan kita lihat peralatan dan lainnya cukup lengkap itu," ucap JK.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.