Kepadatan Penduduk ternyata Memperparah Wabah Virus Corona (Bagian 2)

Naviri Magazine - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kepadatan Penduduk ternyata Memperparah Wabah Virus Corona - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Penjara dalam rumah

“Ketika Corona berakhir, saya tidak mau lagi memiliki apartemen yang tidak memiliki balkon,” rangkum Linda Poon untuk CityLab. Ia melaporkan keresahan warga di Eropa dan AS yang terjebak dalam karantina (lockdown) di tempat tinggal masing-masing.

Guna meredam laju penyebaran virus SARS-CoV-2, mayoritas negara-negara di dunia melakukan kebijakan karantina wilayah, baik penuh (lockdown) atau sebagian (yang di Indonesia disebut PSBB). Mereka mengharuskan warganya untuk tinggal di rumah masing-masing.

Akibatnya, rumah/apartemen kini tak sekadar tempat berlindung dari terik matahari dan hujan atau beristirahat bersama keluarga, tapi juga kantor dan ruang kelas.

Sayangnya, tidak semua tempat tinggal layak ditinggali, dengan atau tanpa pandemi. Salah satu paragraf di laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul “Statistik Perumahan Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010" berbunyi:

“Keadaan perumahan di Indonesia masih jauh daripada mencukupi, baik dilihat dari jumlah maupun kualitas/kondisi perumahannya, yang sebagian besar belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang layak.

“Masalah perumahan biasanya terdapat di daerah perkotaan ditandai oleh sangat kurangnya jumlah rumah yang ada dibandingkan dengan banyaknya penduduk, serta banyaknya rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan kehidupan dan pembangunan yang layak, seperti perkampungan-perkampungan di pinggir kota dan gubuk-gubuk liar di dalam kota.

“Demikian pula terdapat kesulitan-kesulitan mengenai tanah, fasilitas air minum, keadaan penerangan, kesehatan lingkungan dan sebagainya.”

Salah satu lokasi perumahan di Indonesia yang tidak layak ditinggali berada di Tambora. Tambora adalah titik terpadat Jakarta. Sebanyak 25.000 warga menjejali kawasan seluas 5,58 kilometer persegi. Beberapa lorong di kawasan kumuh Tambora kini terlalu sempit, sampai-sampai warga setempat mengeluh kesusahan melihat matahari.

Merujuk kembali laporan BPS, hampir 50 persen rumah yang dimiliki rakyat Indonesia tidak berkeramik. Bahkan, masih ada 8,2 persen total rumah di perkotaan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Menurut Elisa, 40 persen dari total rumah-rumah di DKI Jakarta memiliki luas di bawah standar BPS, 10 meter persegi. Artinya, dalam menanggulangi Corona dengan kebijakan yang mendorong orang untuk tinggal di rumah, banyak warga yang terpaksa hidup dalam ketidaklayakan hunian.

Salah satu akar utama mengapa banyak warga dunia yang tidak memiliki hunian layak adalah mahalnya harga jual rumah/apartemen, khususnya di perkotaan. Maka, tanah atau tempat sekecil apa pun segera disulap menjadi hunian.

Di banyak perumahan/apartemen, banyak pengembang memilih membangun tempat khusus sebagai area terbuka dan bersosialisasi bersama, alih-alih fasilitas-fasilitas privat. Balkon, misalnya. Menyediakan balkon di apartemen cenderung dihindari pengembang, mereka lebih menghendaki kelebihan ruang untuk kamar atau bahkan membangun unit baru.

Padahal, seturut laporan Poon, di tengah situasi karantina mandiri akibat Corona, balkon adalah satu-satunya titik di apartemen yang dapat membuat penghuninya keluar dari stres akibat berlama-lama hidup dalam ruangan.

“Balkon melambangkan jenis kebebasan baru untuk merangkul isolasi sosial tanpa merasa terjebak, dan untuk menikmati udara segar tanpa khawatir menghirup virus,” tulis Poon.

Terjebak dalam karantina mandiri di hunian yang tidak layak jelas mengerikan. Masalahnya, ada banyak pula orang di Indonesia yang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan tidak mampu mengontrak/menyewa kamar. Bagi lebih dari 77.000 gelandangan di Indonesia, perintah #StayAtHome tampaknya lelucon belaka.

Baca laporan lengkap » Semua Hal tentang Virus Corona, di Indonesia dan Dunia.