Kisah Kegagalan IMF: Mau Menyelamatkan Negara, Hasilnya Malah Bangkrut

Naviri Magazine - IMF—lembaga dengan pemangku kepentingan terbesar negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang—telah berperan besar meningkatkan utang luar negeri dan domestik Indonesia dan banyak negara lain.

Kucuran utang untuk negara-negara yang nyaris bangkrut selalu diiringi oleh resep-resep Structural Adjustment Program (SAP) IMF: pencabutan subsidi, privatisasi, perdagangan bebas, dan pembatasan intervensi negara dalam ranah ekonomi.

AS merupakan negara penyumbang terbesar sehingga berhak atas persentase suara terbesar. Ada anggapan—termasuk dari negara-negara Eropa anggota IMF—bahwa AS memanfaatkan IMF sebagai instrumen politik luar negeri guna mendesak kepentingan-kepentingan strategis. Ia bertolak belakang dari tujuan IMF yang lahir untuk merespons ambruknya ekonomi pasca-Perang Dunia II.

Pada 2016, 72 tahun setelah didirikan oleh delegasi 44 negara di Bretton Woods, IMF merilis laporan mengenai kegagalan neoliberalisme, yang menyatakan kebijakan-kebijakan ekonomi IMF lebih sering berakhir dengan meningkatnya ketimpangan sosial serta mandeknya pertumbuhan ekonomi.

Berjudul “Neoliberalism: Oversold?”, laporan tersebut ditulis oleh wakil direktur dan penasihat IMF, Prakash Loungani, dan ekonom Davide Furceri.

“Neoliberalism: Oversold?” bukan laporan internal pertama yang mengaku kegagalan pendekatan lembaga tersebut dalam mengatasi krisis ekonomi, baik dari segi cakupan maupun efektivitasnya.

Ann Pettifor, direktur Policy Research in Macroeconomics (PRIME) yang berbasis di London, menyebutkan bahwa para pejabat IMF mengakui kesalahan mereka setelah mendesak Indonesia menutup 16 bank, yang menyebabkan utang domestik Indonesia membumbung sampai angka $80 miliar saat itu. Kebijakan itu, menurut Pettifor, diambil “hanya dalam waktu dua minggu setelah mereka menginjakkan kaki di Jakarta.”

Kenyataannya, likuidasi bank memang memicu penarikan dana besar-besaran (rush) oleh nasabah yang panik, dan menciptakan situasi di mana tingkat kepercayaan investor menurun.

Kebijakan austerity (pemangkasan subsidi) yang didesakkan IMF terhadap Indonesia dan negara-negara yang terkena krisis, juga rentan membawa dampak ketidakstabilan politik, yang mendorong kapital asing angkat kaki.

Masalahnya, IMF menerapkan resep serupa di tiap negara.

Jauh sebelum intervensi IMF di Indonesia, SAP terbukti gagal mengatasi krisis ekonomi di Tanzania. Pada 1985, IMF datang ke negeri yang nyaris bangkrut itu, mendesak pemerintah memangkas subsidi, menjual perusahaan-perusahaan negara, memprivatisasi layanan kesehatan dan pendidikan publik.

Pada 2000, persentase penderita AIDS naik hingga 8 persen dan angka melek huruf 50 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, setelah pemberlakuan SAP, pendapatan per kapita merosot dari $309 ke $210.

Pada 2004, sebuah laporan IMF mengakui kesalahan mendukung kebijakan pemerintahan Carlos Menem untuk terus mempertahankan nilai tukar Peso di Argentina terhadap dolar selama 1990-an. IMF bahkan berjanji menambah $22 miliar paling lambat sebelum akhir tahun 2000.

Tindakan ini malah mengakibatkan krisis mata uang Peso di Argentina dan memicu krisis ekonomi yang lebih dalam. Pada awal 2001, menyusul krisis politik, Presiden Fernando de la Rua mundur, dan Argentina sempat berganti tiga presiden selama dua bulan terakhir (Desember 2000-Januari 2001). Desakan IMF agar Argentina menaikkan pajak pada 2002 makin memperburuk krisis.

Pada Juni 2013, Direktur IMF, Christine Lagarde, merilis laporan yang menyatakan kegagalan lembaganya dalam memberlakukan kebijakan austerity di Yunani. "Kepercayaan pasar tidak pulih, sistem perbankan kehilangan 30% simpanan, dan dampak resesi lebih dalam lagi dengan angka pengangguran yang meroket."