Mengenal Resesi Ekonomi yang Kini Dialami Indonesia

Naviri Magazine - BPS mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada Kamis kemarin pukul 11.00 ini. Meski baru mau diumumkan, pemerintah sudah mengirim sinyal bahwa Indonesia mengalami resesi ekonomi.

Salah satu proyeksi atau sinyal disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna awal pekan lalu, Jokowi memperkirakan ekonomi kuartal III tahun ini akan minus di kisaran 3 persen.

Kalau proyeksi itu benar, berarti Indonesia terperosok ke jurang resesi ekonomi. Pasalnya, ekonomi kuartal II kemarin sudah minus 5,32 persen.

Lalu apa sih yang dimaksud dengan resesi ekonomi?

Resesi adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh negatif dalam dua kuartal atau lebih secara berturut-turut.

Artinya, jika ekonomi kuartal II dan III 2020 minus, dipastikan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani punya definisi sendiri terkait resesi. Menurutnya, perhitungan resesi merujuk pada pertumbuhan ekonomi secara tahunan, bukan kuartalan.

Sehingga, ekonomi suatu negara yang minus dalam dua kuartal berturut-turut belum bisa disebut resesi.

Pernyataan Sri Mulyani memang tak sepenuhnya salah. Merujuk pada laporan T. Eric Reich di Pressofatlanticcity.com, kontraksi ekonomi dalam kuartal berturut-turut memang baru disebut sebagai resesi teknikal.

Terlepas dari hal tersebut, resesi sebetulnya bukan kondisi asing bagi Indonesia. Indonesia tercatat pernah dihantam resesi ketika krisis moneter menerpa Asia pada 1998.

Saat itu, seluruh indikator perekonomian Indonesia melemah mulai dari konsumsi, ekspor impor hingga investasi. Stabilitas moneter Indonesia juga terguncang akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Tercatat rupiah melemah hingga 500 persen menyentuh level Rp16 ribu per dolar AS dari posisi normalnya di kisaran Rp2.500 per dolar AS.

Anjloknya rupiah mengakibatkan pasar uang dan pasar modal ikut rontok. Banyak bank babak belur. BI mencatat rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) melejit hingga 48,6 persen.

Sementara, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan menyentuh minus 15,7 persen.

Berbagai perusahaan besar terutama yang memiliki utang dalam bentuk dolar ikut pailit. PHK pun tak terhindarkan, pengangguran melonjak mencapai 20 persen dari total angkatan kerja.

Dampaknya tak hanya menghantam pasar keuangan dan ekonomi, namun juga sosial dan politik. PHK, naiknya harga barang, dan naiknya tingkat kemiskinan hanya beberapa dari masalah yang dihadapi pemerintahan Soeharto pada saat itu.

Lantaran itulah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sempat mewanti-wanti pemerintah supaya menjaga agar resesi yang terjadi di Indonesia pada kali ini tak menjalar menjadi krisis politik.

Pasalnya, jika hal tersebut terjadi, maka dampaknya terhadap perekonomian akan lebih buruk dibandingkan saat ini. Belum lagi, ongkos yang perlu dikeluarkan untuk pemilihan ekonomi saat itu cukup besar.

"Saat itu kita adalah negara yang mengeluarkan ongkos paling besar jumlahnya 52 persen dari GDP kita," terang Wimboh.

Meski demikan, Wimboh menilai kini Indonesia lebih siap dalam menghadapi krisis dibandingkan saat 1998. Sebab berbagai regulasi sudah lengkap dan tertata serta memudahkan pemeirntah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dari ancaman yang membahayakan perekonomian.

Sejumlah lembaga internasional juga meramalkan pertumbuhan Indonesia akan mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan negara lainnya, meski masih akan mengalami pertumbuhan minus di sepanjang tahun ini.

International Monetary Fund (IMF), misalnya, meramal ekonomi nasional menjadi minus 1,5 persen atau lebih dalam dibandingkan proyeksi di Juni yang minus 0,3 persen sepanjang tahun ini.

Sementara Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi berada di level minus 1,6 persen sampai minus 2 persen. Angka tersebut lebih dalam dari angka proyeksi yang diterbitkan pada Juli tahun ini yaitu tidak ada pertumbuhan atau nol persen.