3 Masalah Besar Ini Lebih Perlu Diselesaikan Mensos Risma, daripada Sibuk Blusukan

Naviri Magazine - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang melakukan blusukan di Jalan Sudirman-Thamrin dikritik oleh sejumlah pihak, karena dinilai sebagai bentuk pencitraan. 

Risma disebut lebih baik menyelesaikan tiga masalah penting daripada melakukan blusukan tersebut.

Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai Risma perlu memperkenalkan dirinya kepada warga Jakarta. Sebab, ia dikenal hanya sebagai Wali Kota Surabaya.

Meski menurut Hendri, tak ada yang salah dengan cara blusukan yang dilakukan perempuan 59 tahun tersebut.

"Orang dia jadi Wali Kota surabaya. Ya itu harus dilakukan untuk memperkenalkan mungkin. Apalagi ditanya ke Bu Risma, ya kantorku di Jakarta, ya blusukan dulu di Jakarta. Jadi, enggak ada yang salah dengan itu," katanya.

Hendri menyarankan agar Risma mengubah gaya blusukannya dengan terobosan program. 

Ia menyampaikan demikian karena gaya blusukan sudah dilakukan tokoh seperti Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan kepala daerah lainnya.

"Jadi, kalau mau lakukan hal yang berbeda, ya lakukan yang berbeda. Bu Risma momentum yang terbaik di Surabaya waku itu kan penutupan Dolly. Ya coba dilakukan di daerah-daerah lain. Menteri Sosial kan bisa gitu. Itu yang pertama," ujar Hendri.

Untuk yang kedua, ia menyinggung persoalan bantuan sosial atau bansos COVID-19. 

Menurut dia, Risma harus mengoptimalkan momentum bansos ini karena sudah disampaikan Presiden Jokowi.

"Ya udah teker bansosnya. Ada yang salah enggak (blusukan) yang dilakuan Bu Risma? Enggak ada. Mereka bosan aja, ya begitu lagi. Mestinya ganti lah," ujar Hendri.

Hendri menyebut Risma sebagai mensos punya beban mengembalikan marwah citra tiga lembaga yaitu Presiden, Kementerian Sosial, dan PDIP. 

Bagi dia, kasus korupsi yang menjerat mensos sebelumnya, Juliari Peter Batubara, sudah merusak citra tiga lembaga tersebut. 

Juliari yang juga kader PDIP ditahan KPK karena tersangkut kasus korupsi bansos COVID-19.

"Bu Risma cuma ingat harus mengembalikan marwah citra tiga lembaga besar. Presiden, karena menterinya korupsi dari PDIP. Kemudian, kedua Kemensos yang menterinya dari PDIP. Yang ketiga, partainya Mas Aria Bima. Ini kan partai wong cilik masak ngambil dari wong cilik," tutup Hendri.