Kisah Majalah-majalah Islam yang Pernah Terbit di Indonesia (Bagian 2)

Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (Kisah Majalah-majalah Islam yang Pernah Terbit di Indonesia - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.

Tahun 1967 atau setahun setelah Hamka bebas dari masa tahanan, Gema Islam berhenti terbit akibat kesulitan finansial. Sedangkan Pandji Masjarakat yang terbit kembali pada tahun 1966, mampu bertahan setelah mengalami pasang surut. Sejak 2019 majalah ini dapat diakses secara daring. 

Setelah pemberedelan yang dialami surat kabar Pedoman, Abadi, Merdeka, dan Indonesia Raya, terbit majalah Api Islam pada pertengahan tahun 1965. Penerbitan majalah ini didukung Idham Chalid dan Syaifuddin Zuhri. Api Islam menyapa pembaca setiap hari Jum’at. Sepanjang perjalanannya, majalah yang mengusung jargon “Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat” ini tidak pernah mengalami pemberedelan. 

Mengutip Andri Nurjaman, dkk dalam "Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin", Idham Chalid menjadikan majalah Api Islam sebagai tempat untuk menunjukkan kesesuaian antara Islam dengan gagasan Sukarno. 

Menurut Reni Nuryanti dalam Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanahair Bahasa (2007), meski tidak pernah menyudutkan Sukarno, Api Islam turut menuntut pembubaran PKI dan mulai mendekati kubu militer pasca gemuruh politik 1965. Warsa 1966, di usianya yang baru menginjak satu setengah tahun, Api Islam padam. 

Sabili dan Ulumul Qur’an di Era Orde Baru 

Setahun setelah Tragedi Tanjung Priok, Aswin Jusar menerbitkan majalah Sabili dengan dana patungan dari Zainal Muttaqin dan Rahmat Abdullah. Dikutip dari Pantau, Sabili awalnya hanya dibaca oleh kalangan aktivis dakwah di kampus-kampus dan kelompok pengajian. Baru pada 1991 Sabili menjadi bacaan masyarakat umum. 

Tahun 1993, Sabili berhenti terbit karena tidak memiliki surat izin penerbitan. Lima tahun kemudian majalah ini kembali terbit setelah berhasil mengantongi SIUPP (Surat Izin usaha Penerbitan Pers). Dalam perkembangannya, Sabili sukses mengalahkan oplah Pandji Masyarakat. Hal ini tak lepas dari “momentum” penerbitan Sabili di saat Islam sedang tersudutkan. 

Pada era Orde Baru umat Islam di Indonesia tidak memiliki media, sehingga kemunculan Sabili dianggap mewakili suara umat Islam. Meski mampu melampaui oplah Pandji Masjarakat, kritik kerap menerpa Sabili. Mengutip Alex Sobur dalam "Peran Pers dalam Upaya Mendorong Proses Demokratisasi di Indonesia", Atmakusumah Astraatmadja (mantan Ketua Dewan Pers) menyebut Sabili tak ubahnya media pamflet. 

Selain merespons isu-isu sosial dan politik yang terkait dengan Islam, Sabili juga mewartakan berita dan cerita tokoh-tokoh Islam dunia. Lain itu, mereka juga menyediakan ruang seni yang berisi puisi, cerpen, hingga musik Nasyid. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh pengurus Sabili menjadi sebab utama berakhirnya penerbitan majalah ini pada tahun 2014. Selanjutnya, sebagian awak majalah Sabili mendirikan majalah Al-Mujtama. 

Berbeda dengan Sabili, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an lahir dengan sambutan yang baik. Hal ini tidak lepas dari perubahan sikap Soeharto terhadap kelompok Islam. Ia menyetujui pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990. Agar tetap dapat dikontrol, Soeharto menempatkan B. J. Habibie sebagai ketua kelompok Islam moderat tersebut. 

Menurut M. C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2010, hlm. 668), “ICMI melambangkan rekonsiliasi antara negara dan Islam modernis yang tidak terbayangkan satu dekade sebelumnya.” 

Mengutip Rhoma Dwi Aria Yuliantri dalam Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanahair Bahasa (2007), di tahun yang sama, setelah mengantongi surat izin penerbitan, bersama Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), ICMI menerbitkan Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an. 

Pluralisme dan inklusif adalah dua wacana yang disuguhkan Ulumul Qur’an. Jurnal ini hanya mampu bertahan hingga tahun 1998, karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia.