Sejarah Negara Indonesia Serikat dan Asal Usul Negara Boneka Belanda

Naviri Magazine - Pada masa perang kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI di Sampit sempat dikuasai tentara Belanda yang memboncengi NICA. Sebagai lanjutan dari Pertempuran 15 Juli 1946 di Malino, yang kemudian menjadi dasar-dasar pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS), pimpinan NICA saat itu dikendalikan Luittenant Gouvernuer General (LGG) Dr. H.J. Van Mook. 

Pembentukan NIS tak lain merupakan strategi kolonial Belanda di bawah kamuflase NICA, yang sebenarnya berkeinginan kembali menancapkan kukunya di bumi pertiwi. Itulah sebabnya, niat busuk yang sudah tercium para pejuang republik tersebut mendapat tantangan keras, yang diwujudkan dengan penolakan dan perlawanan bersenjata terhadap Belanda.

Menyadari kenyataan itu, Belanda yang dikenal licik dengan politik de vide et impera-nya kemudian mencari siasat lain untuk menguasai wilayah Indonesia. Maka, dipilihlah cara lewat pembentukan “negara-negara boneka”. Langkah pertama adalah mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT) melalui Konferensi Denpasar pada 7-24 Desember 1947. 

NIT merupakan negara bagian pertama dari Negara Indonesia Serikat yang direncanakan. Sesudah itu lahir Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera Selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948), Negara Madura (1948), dan satuan-satuan negara kecil lainnya.

Di Kalimantan, Belanda juga merencanakan untuk membentuk Negara Kalimantan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Belanda membentuk daerah-daerah otonom yang berdiri sendiri, dan kemudian menggabungkannya ke dalam bentuk federasi. 

Di Pulau Kalimantan kala itu terdapat lima pemerintahan federasi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, dan Kalimantan Timur.

Daerah Kotawaringin yang pada masa itu berkedudukan di Pangkalan Bun, masih menjadi daerah pendudukan tentara Belanda. 

Pada 14 Januari 1946, daerah Kotawaringin Barat rencananya juga akan dimasukkan ke dalam daerah Bagian dayak Besar menjadi sebuah negara bagian. Ini merupakan salah satu politik kotor pemerintah Belanda saat itu, dimana tujuannya untuk memecah belah daerah sehingga mudah dikuasai kembali.

Namun, dewan Kotawaringin tetap bersikeras memperjuangkan Kotawaringin untuk lepas dari pemerintahan Belanda, dan hanya tunduk kepada pemerintahan RI yang sah. Hal ini dibuktikan dari adanya perlawanan sporadis di sejumlah daerah yang memang tidak mau lagi berada di bawah kolonial Belanda.